nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BPJS Kesehatan Defisit, Pengusaha Alat Kesehatan Masih Tunggu Bayaran

Leonardus Selwyn Kangsaputra, Jurnalis · Kamis 29 Agustus 2019 18:54 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 08 29 481 2098268 bpjs-kesehatan-defisit-pengusaha-alat-kesehatan-masih-tunggu-bayaran-rq2OobFQdu.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Kisruh defisitnya anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memang telah berembus kencang sejak beberapa waktu belakangan. Tentunya, kondisi ini sangat berdampak pada para pengusaha dan perusahaan alat-alat kesehatan yang tergabung dalam Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab).

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, SH. Menurutnya dengan semakin meningkatnya peserta Jaminan Kesehatan Negara (JKN) yang ditargetkan mencapai 254 juta, maka harus diimbangi dengan kesediaan alat kesehatan yang berkualitas untuk mendukung seluruh rakyat Indonesia. Namun, defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan inilah yang menjadi tantangan terbesar para pengusaha alat kesehatan dengan beberapa rumah sakit yang terintegrasi dengan fasilitas JKN.

Rumah sakit

Kemacetan ekonomi dari BPJS membuat rumah sakit tidak mampu memesan berbagai alat penunjang kesehatan.

“Dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan, membuat mereka sulit membayar tagihan kepada rumah sakit. Semakin didiamkan nantinya akan berdampak pada para pengusaha alat kesehatan. Meski demikian, pengusaha alat kesehatan berbaik hati dengan menunggu pembayaran rumah sakit dari iuran BPJS,” tegas Timboel, dalam acara Gakeslab, Kamis (29/08/2019).

Oleh sebab itu Timboel mengatakan bahwa masalah defisit BPJS harus segera diselesaikan. Cara satu-satunya adalah dengan membuat sebuah instrumen untuk menyelesaikan klaim kepada setiap rumah sakit yang menjadi mitra BPJS.

“Jadi masalah defisit BPJS harus diselesaikan. Harus ada instrumen untuk menyelesaikan klaim ini kepada rumah sakit. Diperkirakan pada 31 Agustus 2019 defisit BPJS akan naik menjadi Rp13 triliun, oleh sebab itu akan ada kenaikan tarif yang dilakukan pada bulan ini. Tapi meskipun hal ini dilakukan, namun akan tetap ada biaya yang masih belum terbayarkan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Timboel menjelaskan bahwa pihak supply chain seharusnya dapat memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah kepada BPJS. Pasalnya keperluan tersebut diperuntukkan bukan untuk bisnis, namun pelayanan masyarakat.

“Karena utangnya BPJS akan terus bertambah maka suply chain (pihak bank yang memberikan pinjaman uang) harusnya memberikan pinjaman dengan suku bunga yang rendah karena ini bergerak di bidang kemanusiaan atau kesehatan,” tuntasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini