nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPPPA Lakukan Tindakan Antisipatif untuk Lindungi Anak dari Pornografi

Tiara Putri, Jurnalis · Selasa 03 September 2019 20:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 03 196 2100275 kpppa-lakukan-tindakan-antisipatif-untuk-lindungi-anak-dari-pornografi-NHqTw9KJCI.jpg Menteri KPPPA Yohana Yembise dan jajarannya (Foto: Tiara Putri/Okezone)

Kemajuan teknologi memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Tapi tak bisa dipungkiri bila ada efek negatif pula yang mengikuti. Salah satunya menyangkut soal pornografi.

Sekarang ini, dengan semakin mudahnya mengakses konten pornografi melalui internet, maka risiko terjadinya kekerasan seksual juga meningkat. Bahkan anak-anak bisa menjadi korban.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berusaha melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual dengan mengeluarkan sejumlah regulasi. Terbaru KPPPA mencanangkan desa/kelurahan bebas pornografi. Pencanangan ini bertujuan agar Desa/Kelurahan memiliki regulasi dan kebijakan yang melindungi anak dari paparan atau objek pornografi.

 Perempuan berdiri di mimbar

"Perubahan sains dan teknologi berkembang begitu cepat seperti saat ini dan Indonesia belum memiliki konsep antisipatif. Padahal hal ini membawa dampak dan perilaku baru bagi masyarakat terutama anak karena di rumah, di sekolah, di mana-mana, mereka begitu bergantung dengan gawai dan internet. Bahaya pornografi mengancam mereka dan kita harus menjaga anak-anak,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Yohana Yembise.

Ditemui Okezone dalam acara Koordinasi Pelaksanaan Model Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak, Selasa (3/8/2019) di Jakarta, menteri yang akrab disapa Mama Yo itu berulang kali menekankan pentingnya melindungi anak dari bahaya pornografi.

Bentuk perlindungan bukan sekadar pendampingan terhadap penggunaan gawai dan internet tetapi juga upaya antisipatif agar anak tidak menjadi korban eksploitasi seksual secara online.

Oleh karenanya, KPPPA bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sepakat mendampingi dan membentuk fasilitator bagi desa/kelurahan yang telah mencanangkan bebas pornografi.

"Semua negara berlomba-lomba menjaga anak-anaknya dari online sexual exploitation. Indonesia ini sudah darurat pornografi sehingga menjadi catatan bagi kita semua, jangan biarkan anak-anak menjadi korban teknologi. Desa/kelurahan bebas pornografi ini menjadi model untuk menjaga anak-anak," tambah Mama Yo.

Dalam acara tersebut terdapat 8 desa/keluarahan yang telah mencanangkan bebas pornografi. Ada dua desa dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat yaitu Nagari Lubuk Basung dan Nagari Sungai Pua. Kemudian dua desa di Kabupaten Bangka Tengah yaitu Desa Lubuk Pabrik dan Desa Sungai Selatan Atas.

Dua desa di Kabupaten Pangkalanbun yaitu Desa Pasir Panjang dan Desa Pangakalan. Lalu sa Kelurahan Nunhila di Kota Kupang dan Kelurahan Maccini Parang di Kota Makassar.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak KPPPA, ada dua indikator yang membuat desa/kelurahan itu bisa mencanangkan bebas pornografi. Pertama sudah ada akses internet. Kedua, sudah terdeteksi adanya masalah terkait pornografi pada anak-anak.

"Proses pencanangan itu melewati 4 fase yaitu melakukan assesment apakah memenuhi kriteria, membuat rencana aksi. Lalu menyiapkan agenda ke depan dan workshop. Kemudian dilakukan uji coba publik dan dilihat komitmennya membangun desa bebas pornografi. Terakhir monitoring dan evaluasi," pungkas Nahar saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini