nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri Yohana Desak DPR Sahkan Revisi UU tentang Batas Usia Perkawinan

Tiara Putri, Jurnalis · Senin 09 September 2019 15:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 09 196 2102481 menteri-yohana-desak-dpr-sahkan-revisi-uu-tentang-batas-usia-perkawinan-79QJOhw3di.jpg Menteri Yohana Yembise (Foto : Dok.Okezone)

Masalah perkawinan anak di Tanah Air masih menjadi isu serius yang harus diperhatikan oleh banyak pihak. Berdasarkan data, Indonesia menduduki peringkat ketujuh tertinggi di dunia dan kedua di Asia Tenggara sebagai negara dengan angka usia perkawinan anak terbanyak. Tentunya itu bukanlah prestasi yang patut dibanggakan.

Melihat hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya menekan terjadinya perkawinan anak. Salah satunya adalah meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan batasan usia untuk menikah. KPPPA meminta agar batasan usia perkawinan antara laki-laki dengan perempuan sama, yaitu 18 tahun.

Sekadar informasi, pada undang-undang tersebut tepatnya Pasal 7 ayat 1 dikatakan, batas minimal usia perkawinan pada laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Bunyi aturan ini bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, dalam undang-undang disebutkan anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian, mengizinkan anak terutama perempuan di bawah usia 18 tahun untuk menikah sama saja merampas hak anak.

Mama Yo

Pada Desember 2018 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perwakinan. Dalam pertimbangannya, MK menilai perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan diskriminasi. Oleh karenanya, MK ikut mendorong agar revisi UU terkait hal tersebut segera dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun. Apabila tidak kunjung dilakukan, maka yang akan digunakan sebagi acuan peraturan perkawinan adalah UU Perlindungan Anak.

Beberapa hari lalu, tepatnya 6 September 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mendorong agar Rancangan Undang–Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan segera dibicarakan dalam Sidang DPR guna mendapatkan persetujuan bersama.

Ilustrasi Pernikahan

Langkah itu dikuatkan dengan dikirimnya Surat Presiden kepada 4 menteri yaitu Menteri PPPA, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Hukum dan HAM. Isi surat menugaskan para menteri membahas batas usia perkawinan.

"Kami (Kemen PPPA) merasa bergembira sekali karena mendapatkan Surat Presiden tertanggal 6 September 2019. Dengan adanya surat presiden, maka mendorong Kemen PPPA untuk menyampaikan kepada media dan masyarakat juga DPR terkait hal ini agar DPR segera mengesahkan revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan," ucap Menteri PPPA Yohana Yembise saat ditemui Okezone dalam konferensi pers, Senin (9/9/2019) di Jakarta.

Menteri Yohana mengatakan, dasar acuan revisi tersebut adalah negara harus menjamin hak anak termasuk mencegah praktek perkawinan anak. Dengan adanya revisi maka perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.

pakai cincin

Di usia ini, anak sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA/SMK dan diharapkan sudah siap secara mental untuk menikah.

"Penghapusan perkawinan anak merupakan bentuk perlindungan anak. Dengan begitu, anak dapat hidup bertumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan," pungkas Menteri Yohana.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini