nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BPJS Kesehatan Kembali Hapus 4,6 Juta Penerima Bantuan Iuran

Tiara Putri, Jurnalis · Selasa 01 Oktober 2019 19:26 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 01 481 2111628 bpjs-kesehatan-kembali-hapus-4-6-juta-penerima-bantuan-iuran-ymQ56xmhzW.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

PEMERINTAH melalui Kementerian Sosial kembali memperbarui data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) per 1 Oktober 2019.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 109/HUK/2019 tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kedelapan, sebanyak 4.683.682 jiwa namanya sudah dihapus dari daftar penerima bantuan iuran kesehatan.

BPJS Kesehatan pun telah melakukan koordinasi internal guna melakukan sosialisasi ke masyarakat serta konsolidasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Menurut Deputi Direksi Bidang Kepesertaan BPJS Kesehatan, Bona Devita, pihaknya telah menjalankan SK Mensos dan memperbarui data peserta PBI. Dengan demikian, peserta yang namanya tidak didaftarkan kembali dalam PBI harus membayar iuran kesehatan secara mandiri untuk tetap mengikuti program JKN.

Dijelaskan oleh Bona, pembaruan data telah melewati proses validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah secara berkala. Selama ini BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus melakukan upaya perbaikan data peserta JKN-KIS.

Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus melakukan upaya perbaikan data peserta JKN-KIS.

Pembaruan data peserta, merupakan hal yang rutin dilakukan mengingat data kepesertaan Program JKN-KIS yang sangat dinamis.

"Misalnya dari data kami temukan ada mutasi kepesertaan, entah itu karena perubahan taraf hidup menjadi mampu, sudah terdaftar sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia, dan lain sebagainya, maka namanya akan dihapus dari PBI," katanya saat ditemui Okezone di Kantor Pusat BPJS Kesehatan.

"Selanjutnya Kementerian Sosial akan melakukan update secara berkala untuk mengisi kekosongan data peserta PBI hingga kuota terpenuhi untuk diberikan bantuan oleh pemerintah,” tambah dia.

Oleh karenanya, pembaruan data peserta PBI tidak akan mengubah data peserta PBI APBN tahun 2019. Sebab jumlahnya akan tetap 96,8 juta jiwa. Peserta PBI yang tidak lagi terdaftar digantikan oleh peserta baru yang memenuhi syarat dan kriteria.

Sementara itu, bagi masyarakat yang sudah tidak lagi menjadi peserta PBI dan mampu membayar iuran JKN-KIS untuk dirinya sendiri maupun keluarga, maka bisa mengalihkan jenis kepesertaan ke segmen lain.

Adapun segmennya adalah Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Nantinya peserta bebas memilih hak kelas rawat yang disesuaikan dengan kemampuan membayar iuran.

"Peserta yang beralih ke segmen PBPU, kartunya bisa langsung diaktifkan tanpa menunggu masa verifikasi pendaftaran selama 14 hari. Mereka hanya tinggal datang ke kantor BPJS terdekat membawa kartu keluarga, KTP elektronik, mengisi daftar formulir, fotokopi buku tabungan, dan surat kuasa untuk auto debet pembayaran iuran. Nomor pesertanya masih sama," ucap Bona.

Tapi, ketentuan itu hanya berlaku selambat-lambatnya satu bulan sejak kepesertaannya sebagai PBI

Tapi, ketentuan itu hanya berlaku selambat-lambatnya satu bulan sejak kepesertaannya sebagai PBI APBN dinonaktifkan. Setelah lewat satu bulan, maka peserta harus menunggu verifikasi terlebih dahulu.

Sedangkan bagi peserta yang segmennya berubah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), maka iuran dibayarkan oleh kantor tempatnya bekerja.

Di sisi lain, apabila ternyata peserta tidak mampu membayar iuran secara mandiri dan tidak bekerja, maka bisa kembali dijamin dengan cara mendaftarkan diri dan keluarganya ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat. Pendaftaran itu dimaksudkan agar iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.

“Kalau peserta sudah lapor ke dinas sosial dan ternyata masih memenuhi syarat sebagai PBI, tetapi ketersediaan anggaran pemda belum memadai, maka dinas sosial bisa mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial untuk menjadi peserta PBI pada periode selanjutnya,” pungkas Bona.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status kepesertaannya dalam JKN dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400, Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat, atau melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan dengan menginfokan kartu identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK).

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini