nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penerima Bantuan BPJS Kesehatan Diperkecil, Bagaimana Nasib 10 Juta Penduduk Miskin?

Dewi Kania, Jurnalis · Selasa 08 Oktober 2019 09:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 08 481 2114128 penerima-bantuan-bpjs-kesehatan-diperkecil-bagaimana-nasib-10-juta-penduduk-miskin-nlv8efGNyp.jpg BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone/Dede)

PEMERINTAH melakukan pembaruan data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebanyak 4,6 juta jiwa dihapus dari daftar PBI sehingga tidak dapat lagi mendapat pelayanan kesehatan secara gratis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 109/HUK/2019 tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 tahap ke-8, sebanyak 4.683.682 jiwa namanya sudah dihapus dari daftar penerima bantuan iuran kesehatan.

Data BPS menyebutkan, penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan total peserta PBI dari kalangan miskin sebanyak 133 juta, terdiri dari peserta PBI pusat sebanyak 96 juta dan PBI daerah sebanyak 37,3 juta.

Seiring cleansing data berlangsung, dikerucutkan lagi menjadi 10 juta jiwa.

Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, penggantian data tersebut menjadi salah satu bagian cleansing data. Hasil temuan BPKP pada September 2019, sebanyak 27 juta jiwa peserta PBI yang tak lagi dapat menikmati pelayanan kesehatan. Seiring cleansing data berlangsung, dikerucutkan lagi menjadi 10 juta jiwa.

"Kita akan rapat, harapan saya angkanya lebih kecil dari 10 juta jiwa dan saat rapat akan clear semua," ucap Fahmi ditemui di Gedung Kominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dari penggantian 4,6 juta data PBI terbaru, beredar isu di masyarakat bahwa penghapusan data tersebut tidak adil. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan yang ditanggung pemerintah. Sementara data terbaru DTKS, banyak masyarakat mampu tapi malah masuk ke dalam golongan PBI.

Oleh karena itu, Fahmi menyebut BPJS kesehatan pasti akan melakukan penyesuaian data kembali. Karena, pekerjaan cleansing data tersebut pada dasarnya belum tuntas 100 persen.

"Kalau memang Kemensos dan Kemenkes setuju, beberapa data yang tidak bisa di-cleansing ya dikembalikan saja. Kita anggap data itu sudah di-take out, kita tunggu Januari 2020," imbuhnya.

Fahmi tetap menghargai kinerja Kemensos yang tidak mudah memperbarui data PBI.

Namun demikian, Fahmi tetap menghargai kinerja Kemensos yang tidak mudah memperbarui data PBI. Saat ada proses pembaruan data, pasti akan disesuaikan. "Kalau nanti dalam proses updating data (ada perubahan) tinggal kita laporkan, dikembalikan lagi," lanjutnya.

Lantas, bagaimana nasib ketika masyarakat miskin yang tak lagi menjadi PBI, agar tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan bantuan pemerintah? Fahmi menyarankan agar peserta bisa mendaftarkan golongan PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) atau menjadi peserta mandiri.

"Kalau butuh pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan tidak bisa langsung ganti data saat itu. Kalau memang butuh pelayanan, bisa buka opsi jadi peserta PBPU. Kalau tidak sanggup bayar, tinggal lapor saja ke Kemensos," tegasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini