nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik, Ini Kata Menkes Terawan

Dewi Kania, Jurnalis · Rabu 30 Oktober 2019 13:19 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 30 481 2123573 iuran-bpjs-kesehatan-resmi-naik-ini-kata-menkes-terawan-4xaMXsItRL.jpg Menkes Terawan (Foto : Arief Julianto/Okezone)

Peraturan Presiden (Perpres) terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah diterbitkan. Pada awal tahun 2020, iuran kepesertaan umum resmi naik.

Dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019, terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang patut diketahui oleh masyarakat. Selain peserta mandiri, ada juga beberapa kategori peserta yang iurannya ikut naik.

Pada kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh pemerintah pusat sebesar Rp42 ribu, berlaku 1 Agustus 2019. Sementara peserta PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah pusat sebesar Rp19 ribu per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus sampai 31 Desember 2019.

Menkes Terawan Salam

Untuk kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) pekerja swasta, batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta. Dengan komposisi 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Tarif baru BPJS Kesehatan ini berlaku pada 1 Januari 2020.

Lalu, peserta PPU tingkat pusat yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPR, PNS, prajurit, anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019. Untuk peserta PPU tingkat daerah, seperti kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, kepala desa, perangkat desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.

Peserta JKN

Ini yang paling penting, iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) alias mandiri ikut dinaikkan, sesuai dengan saran Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Untuk peserta kelas III naik menjadi Rp42 ribu, kelas II menjadi Rp110 ribu dan kelas I menjadi Rp160 ribu. Tarif baru ini berlaku mulai 1 Januari 2020.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun memberi tanggapan terkait kenaikan iuran tarif BPJS Kesehatan. Menurutnya, keputusan tersebut diharapkan mampu menutup defisit.

"Sekarang kami tinggal memperbaiki tata kelolanya, sehingga itu bisa tidak terjadi defisit lagi di kemudian hari yang akan merugikan masyarakat sendiri," tutur Menkes Terawan ditemui di Kantor PB IDI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

terawan ke IDI

Harus disadari, sambung Menkes Terawan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tidak memberatkan masyarakat. Dia yakin bakal memperbaiki pelayanan kesehatan, seperti membenahi fasilitas kesehatan (faskes) atau memangkas antrean di rumah sakit.

Diputuskannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menurut Menkes Terawan, pemerintah nantinya bisa memberikan subsidi tambahan. Masyarakat juga bisa diuntungkan dan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

"Kalau iuran naik kan pemerintah nambah anggarannya. Bayangkan 92,6 juta itu kita menanggung PBI. Itu kan duitnya pemerintah. Artinya kalau itu naik juga pemerintah memberikan konstribusi yang luar biasa," pungkasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini