nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Defisit BPJS Kesehatan Sudah Seperti Lingkaran Setan

Dimas Andhika Fikri, Jurnalis · Senin 04 November 2019 10:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 04 481 2125373 defisit-bpjs-kesehatan-sudah-seperti-lingkaran-setan-wasVzti1oA.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

PEMERINTAH telah menaikkan iuran BPJS Kesehatan resmi lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019, terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang patut diketahui oleh masyarakat. Selain peserta mandiri, ada juga beberapa kategori peserta yang iurannya ikut naik.

Sebelum kenaikan iuran ini diresmikan, dr. Taufik Jamaan, Sp. OG, dari Rumah Sakit Bunda Menteng, mengatakan bahwa pemerintah khususnya Menteri Kesehatan yang baru sudah seharusnya fokus untuk mengatasi permasalahan BPJS. Seperti diketahui, tahun ini BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit hingga Rp32 triliun.

"Tugas menteri yang baru harus fokus pada BPJS. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya karena sampai detik ini masalah BPJS itu sudah agak rumit. Istilahnya sudah kayak lingkaran setan," terang dr. Taufik Jamaan, saat dihubungi Okezone.

 Selama ini BPJS diklaim hanya melakukan koordinasi dan bertanggung jawab langsung dengan presiden.

"Harus cepat dicarikan solusinya, tidak hanya masyarakat yang kasihan, rumah sakit dan dokter-dokternya juga," tambah dia.

Menurut dr. Taufik, salah satu faktor yang membengkaknya nilai defisit BPJS Kesehatan tidak terlepas dari minimnya kerjasama, maupun koordinasi antar departemen terkait. Selama ini BPJS diklaim hanya melakukan koordinasi dan bertanggung jawab langsung dengan presiden.

Bahkan, terkadang Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan juga mengalami perbedaan pendapatan. Di sisi lain, banyaknya pasien yang sering mangkir membayar iuran juga berpengaruh besar dalam meningkatkan defisit.

"Iuran BPJS Kesehatan itu kesannya seperti sukarela. Beberapa tahun lalu, benar-benar enggak ada sanksinya bagi yang tidak membayar. Tapi sekarang sudah mulai ada sanksi yang dikaitkan dengan administrasi kependudukan," tegas dr. Taufik Jamaan.

Taufik menambahkan, tidak semua pasien juga harus dicover biaya pengobatannya secara full. Ambil contoh penyakit-penyakit jangka panjang atau kronik seperti kanker hingga jantung.

"Kalau bisa ada cost sharing. Lalu jangan biarkan orang kaya berobat menggunakan BPJS. Orang yang punya duit harus pakai cost sharing. Sementara orang-orang yang benar miskin barulah pakai subsidi langsung. Kalau enggak dicover kasihan juga, tapi berat juga untuk pemerintah," jelas dr. Taufik.

Oleh karena itu, pemerintah harus menelaah lagi latar belakang pasien dari data kependudukan.

Oleh karena itu, pemerintah harus menelaah lagi latar belakang pasien dari data kependudukan. Jika mereka masuk dalam kategori penerima bantuan pemerintah, berarti mereka memang berhak. "Intinya pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan penduduk," tukasnya.

Sekadar informasi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan terjadi pada seluruh segmen peserta. Dalam Pasal 34 Perpres 75/2019 juga diatur bahwa iuran peserta kelas II juga mengalami kenaikan yang signifikan semua Rp51.000 naik meroket tajam menjadi Rp110.000.

Sementara untuk peserta kelas I iurannya naik sebesar dua kali lipat dari semula Rp80.000 menjadi Rp160.000.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini