nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Larangan Bukan Solusi, Pemerintah Sebaiknya Bikin Regulasi Penggunaan Vape

Selasa 19 November 2019 18:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 19 196 2131881 larangan-bukan-solusi-pemerintah-sebaiknya-bikin-regulasi-penggunaan-vape-J8OquzBUFK.jpeg Perwakilan Paguyuban Asosiasi Vape Nasional dalam sebuah diskusi tentang vape di Jakarta (Foto: Risna Nur Rahayu/Okezone)

JAKARTA - Paguyuban Asosiasi Vape Nasional menolak rencana pemerintah untuk melarang penggunaan rokok elektrik dan vape di Indonesia. Paguyuban ini menaungi tiga asosiasi, yakni Asosiasi Vapers Indonesia (AVI), Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), dan Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo).

"Poinnya adalah bukan pelarangan tapi pengaturan. Kita mendukung pemerintah membuat peraturan mengenai penggunaan vape, yang menguntungkan pengguna dan juga pengusaha," ujar Ketua APVI Aryo Andriyanto di Jakarta.

Menurutnya, pelarangan penggunaan vape bukan solusi. Dikhawatirkan justru akan terjadi peredaran secara ilegal, yang akhirnya kandungan serta sasaran market vape tidak terkontrol. Padahal, selama ini sudah ada kode etik di antara para pengusaha vape yang mengatur penggunaan dan pemasaran vape di Indonesia.

"Kode etiknya ada. Pertama tidak boleh menjual vape pada penderita AIDS; mengakui vape tidak 100 persen aman tapi ini lebih baik dari rokok konvensional. Kemudian kebenaran dalam kemasan yakni menyampaikan sebenarnya kandungan dalam vape lewat informasi di kemasan; bersama-sama menjaga dari masuknya narkoba; tidak melakukan promosi ke anak di bawah umur; dan yang terakhir industri vape hanya menyasar perokok," tegas Aryo.

Pelarangan vape juga dikhawatirkan mengganggu perekonomian di Tanah Air. Cukai vape nilai mencapai Rp700 miliar tahun lalu dan itu terancam hilang. Di samping itu, ada puluhan ribu orang menggantungkan hidup di industri ini. “Coba bayangkan efeknya, akan berapa banyak orang yang jadi pengangguran,” terang Aryo.

Sementara itu, Ketua Appnindo Syaiful Hayat menyebut perlu kajian mendalam dalam menelurkan aturan tentang penggunaan rokok elektrik dan vape. Pihaknya bahkan siap memfasilitasi pengumpulan data dengan riset dan tenaga ahli.

Syaiful Hayat pun mendorong pemerintah belajar dari negara-negara lain yang berani mendukung keberadaan vape dan rokok elektrik untuk mengurangi penggunaan rokok konvensional. "Kita bisa belajar dari Inggris yang punya rekam jejak, di mana vape mampu menurunkan angka prevalansi perokok. Bahkan ada dua rumah sakit di Inggris yang membuka toko vape, yaitu Sandwell General Hospital dan Birmingham City Hospital. Rumah-rumah sakit ini dikelola pemerintah Inggris lho," ujarnya.

Sedangkan Ketua Penasihat AVI Dimasz Jeremia menilai rencana pemerintah melarang penggunaan vape tidak berdasarkan argumentasi jelas. Bila BPOM menyebut terdapat senyawa kimia berbahaya dalam vape dan rokok elektrik, maka harus dijelaskan secara terbuka.

Sebagai pengguna vape, Dimasz Jeremia sebenarnya menyambut baik langkah pemerintah. Hal itu menunjukkan pemerintah memberi perhatian lebih pada pengguna rokok elektrik. Namun sangat disayangkan bila akhirnya kebijakan mengenai vape dibuat karena aksi reaktif semata imbas kasus di Amerika Serikat yang diduga akibat vape.

"Di Amerika sudah enggak diomongin vape penyebab kematian, karena hasil investigasi ternyata ada kandungan THC (ganja) ilegal. Tapi di Indonesia, ini masih diomongin dan masih disebut vape penyebab kematiannya," jelas Dimasz.

"Seandainya terjadi pelarangan vape, ya boleh-boleh saja karena itu hak pemerintah. Tapi menjadi masalah ketika masyarakat melihat pelarangan itu tidak didasari oleh argumentasi yang jelas," pungkasnya. (cm)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini