nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tradisi dan Adat, Jadi Pemicu Tingginya Kasus Pernikahan Anak

Pradita Ananda, Jurnalis · Senin 25 November 2019 21:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 25 196 2134299 tradisi-dan-adat-jadi-pemicu-tingginya-kasus-pernikahan-anak-xXPUfuiZeh.jpeg Ilustrasi pernikahan dini (Foto: Liptique)

PERNIKAHAN anak jadi salah satu masalah darurat yang dihadapi Indonesia saat ini. Data dari KemenPPPA ( Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia) menyebutkan, Indonesia menempati ranking nomor 7 di dunia perihal angka pernikahan anak.

Di Indonesia sendiri, Provinsi Sulawesi Barat jadi yang tertinggi untuk kasus pernikahan anak. Dari sekian faktor pemicu, contohnya faktor ekonomi, faktor sosial seperti norma di masyarakat adat nyatanya juga terungkap menjadi pemicu terjadinya pernikahan anak di daerah.

Cincin kawin

Hal ini diungkapkan oleh salah satu perwakilan forum anak, saat melakukan dialog dengan KemenPPPA pada Senin 25 November 2019. Disebutkan, “Aturan tak tertulis” yang ada pada masyarakat adat di daerah setempat ditambah dengan kurangnya akses untuk anak-anak bisa menyuarakan pendapatnya perihal pernikahan ini, membuat kerap kali pernikahan anak tidak terhindarkan untuk terjadi.

Ketika ditanya, seperti apa upaya pemerintah melalui KemenPPPA untuk mensosialisasikan ke dalam masyarakat adat, bahwasanya anak-anak di bawah usia 18tahun sejatinya belum siap menikah baik secara fisik, mental, dan juga ekonomi.

Pernikahan anak

Dra. Leny Nurhayanti Rosalin, M.Sc, selaku Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KemenPPPA mengatakan, walau tidak mudah, pemerintah pusat berupaya untuk bisa masuk menjalin koordinasi dengan para tokoh adat.

“Koordinasi dengan tokoh adat, kita enggak bisa masuk hanya bicara soal akta kelahiran (dampak dari pernikahan anak yang tidak dicatat). Tapi harus satu kesatuan tentang masyarakat adat, terkadang perkawinan tidak dicatatkan, anak tidak disekolahkan karena mengikuti adat. Intinya dialog dengan masyarakat adat tetap dilakukan karena kita memastikan bahwa semua anak harus dapat akta kelahiran,” ungkap Dra.Lenny saat ditemui Okezone, Senin (25/11/2019) di Gedung KemenPPPA, Jakarta Pusat.

Leny menambahkan, kita tidak bisa menampik bahwa pernikahan anak dengan latar belakang perkawinan adat nyatanya berkontribusi terhadap angka jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran.

 Kasus pernikahan anak

Padahal hal sederhana seperti akta kelahiran yang mana merupakan identitas, adalah salah satu hak paling mendasar yang harus didapatkan oleh setiap anak.

“Semua peristiwa apapun harus dicatat, lahir,mati,pindah,menikah, cerai. Tapi bagi masyarakat adat, mekanisme pelaporan ini belum sepenuhnya jalan. Apakah belum sempat melapor? Di UU 16/2019 (revisi UU 1 nomor 1974), pasal 7 ada dispensasi kawin, intinya harus punya surat nikah. Jika tidak, berarti harus isbat nikah. Intinya adalah harus melaporkan karena kalau enggak, ya enggak punya akta. Ini penting, untuk menghindari salah satunya kasus perdagangan manusia. Dilacak, ternyata enggak punya akta kelahiran dan tidak ada identitas. Identitas adalah hak sipil mendasar bagi anak,” tegas Dra.Leny.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini