nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menkes Terawan Ingin Pindahkan Izin Edar Obat dari BPOM ke Kemenkes

Dewi Kania, Jurnalis · Jum'at 29 November 2019 18:08 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 29 481 2136059 menkes-terawan-ingin-pindahkan-izin-edar-obar-dari-bpom-ke-kemenkes-tFnPb6TsZD.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto berencana untuk memindahkan wewenang Izin Edar dari Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tapi, rencana tersebut ditolak oleh berbagai organisasi farmasi di Indonesia.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, langkah ini dapat membuat fungsi pengawasan BPOM "kedodoran". Sama halnya juga dengan Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) dan Pusat Studi Nusantara (PUSTARA) yang tidak setuju dengan wacana tersebut.

Ketua Umum FIB Fidi Setyawan mengatakan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan. Hal ini harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti dalam Pancasila dan UUD 1945.

"Termasuk dalam pembangunan kesehatan antara lain bidang Kefarmasian, yang menjamin sediaan farmasi, alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, harus tersedia secara merata serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Fidi sebagaimana dalam keterangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

 Pembangunan kesehatan, menurutnya, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Pembangunan kesehatan, menurutnya, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selain itu menjadi upaya bagi seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

FIB pun mendesak Menkes Terawan untuk membatalkan rencana menarik kewenangan mengeluarkan izin edar obat dan obat tradisional, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Begitu juga dengan percepatan perizinan sehingga membuat iklim yang kondusif.

"BPOM juga harus menjamin peredaran dan distribusi obat hanya dari sarana kefarmasian. Ditambah dengan sikap setara di dalam penindakan di semua sarana terkait obat," bebernya.

Deputi Direktur Lembaga Kajian Pusat Studi Nusantara (PUSTARA) Agus Surono menambahkan, jika wacana Menkes Terawan akan mengeluarkan izin edar obat hanya dalam 1-2 hari ke depan, pasti sangat fatal dampaknya.

Terawan akan mengeluarkan izin edar obat hanya dalam 1-2 hari ke depan, pasti sangat fatal dampaknya.

Sebab memberikan izin edar obat, bukan seperti memberikan SIM kepada orang yang sudah selesai mengikuti rangkaian tes mengemudi.

"Langkah ini sudah pasti akan menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan tidak saja bagi yang mengkonsumsi obat tersebut. Melainkan juga oleh dokter yang akan meresepkan dan apoteker yang meracik obatnya," kata Agus.

Agus menegaskan, Izin Edar Obat dikeluarkan oleh otoritas obat dan makanan di manapun di dunia mengikuti standar prosedur yang prudent. Dipastikan setiap obat yang beredar dan dikonsumsi oleh manusia harus aman, bermutu dan berkhasiat.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini