JKN Butuh Bertransformasi Demi Kurangi Kesenjangan Pelayanan RS

Dewi Kania, Jurnalis · Minggu 08 Desember 2019 17:35 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 08 481 2139382 jkn-butuh-bertransformasi-demi-kurangi-kesenjangan-pelayanan-rs-NUOiuSzUQC.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) manfaatnya tengah dirasakan oleh masyarakat luas hingga saat ini. Jumlah kepesertaannya pun di awal tahun 2019 sudah mencapai 81% populasi penduduk.

Bahkan awal tahun 2020, tarif iuran BPJS Kesehatan naik dua kali lipat. Pastinya butuh perbaikan pelayanan dan penguatan program agar masyarakat tambah puas. Akan tetapi, terlepas dari pencapaiannya yang luar biasa, implementasi JKN masih mengalami kesenjangan. Misalnya saja pada sisi regulasi, yang dinilai masih terdapat kesenjangan. 

Dapat dilihat dari acuan untuk sistem tarif Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) yang terakhir diperbaharui 2016, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2016. INA-CBG's merupakan sistem yang menentukan tarif standar, yang digunakan rumah sakit sebagai referensi biaya klaim JKN.

 Dokter dan pasien

Sementara itu, panduan praktik klinis untuk kelompok penyakit belum semua diperbaharui. Sebagai contoh, klaim untuk penyakit jantung dan pembuluh darah hingga saat ini belum lagi diperbaharui.

Kesenjangan ini secara langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu penyebab timbulnya dispute klaim dalam implementasi JKN. Masih banyak ditemukan kesulitan klaim bagi pihak rumah sakit, yang masih terjadi permasalahan translasi diagnosis antara DPJP, koders, dan BPJS Kesehatan.

Menindaklanjuti hal tersebut, telah diadakan beberapa pertemuan antara PPJK Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Profesi Kedokteran untuk membahas penyelesaian kasus-kasus yang menjadi dispute. 

Diakui Ketua Umum PERSI dr Kuntjoro Adi Purjanto MKes, model pembiayaan era JKN menerapkan model pembayaran retrospektif untuk INA CBGs. Biasanya memacu kebutuhan akan peningkatan kemampuan petugas rumah sakit memasukkan jenis kode yang tepat untuk prosedur intervensi medis. 

"Untuk menyamakan persepsi, harus ada keselarasan pemahaman antara dokter, manajemen RS dan coders juga perlu diperbaharui terkait peraturan dan pedoman terbaru," kata Kuntjoro.

Salah satunya mengadakan pelatihan coding untuk memfasilitasi diskusi dua arah antara rumah sakit dan pembuat kebijakan. Selain itu, mengedukasi kalangan perumahsakitan yang selama ini kerap menghadapi banyak tantangan. 

Head of Market Access, Government Affairs and Partnership PT Medtronic Indonesia Malaysia Reswita Dery Gisriani menambahkan, program JKN butuh bertransformasi dalam memberikan sistem pelayanan. Hal ini pasti membantu memberikan kepuasan terhadap masyarakat saat berobat. 

“Transformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sehingga dapat menjamin setiap orang mendapatkan layanan kesehatan berkualitas yang layak mereka dapatkan," tukas Reswita.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini