Kaleidoskop 2019, BPJS Riwayatmu Kini..

Dewi Kania, Jurnalis · Kamis 19 Desember 2019 15:17 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 19 481 2143823 kaleidoskop-2019-bpjs-riwayatmu-kini-9ATHNlktwI.jpg BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone)

HAMPIR 6 tahun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan di bawah naungan BPJS Kesehatan, berbagai macam dinamika masih banyak dialami sepanjang 2019. Apa saja rangkumannya?

Dengan konsep gotong royong, JKN mulai dimanfaatkan masyarakat untuk berobat segala macam penyakit, baik di fasilitas kesehatan primer atau rumah sakit. Jumlah peserta JKN per Juli 2019 sebesar 222.463.022 peserta.

Dalam pelayanannya, masih banyak kekurangan yang terjadi di lapangan. Banyak keluhan serta diskrimisasi peserta dilakukan oleh suatu faskes, yang hampir terjadi di berbagai daerah.

Belum lagi hal lain yang menghebohkan sepanjang tahun 2019, dampaknya langsung dirasakan oleh peserta JKN. Apa saja ya?

Dalam pelayanannya, masih banyak kekurangan yang terjadi di lapangan.

Penghapusan obat kanker kolorektal, Bevacizumab dan Cetuximab

Sejak 1 Maret 2019, peserta JKN yang merupakan pasien kanker kolorektal sudah tidak diresepkan lagi Bevacizumab dan Cetuximab.

Berdasarkan hasil KPTK, Kementerian Kesehatan melakukan addendum ke-1 Formularium Nasional 2017 melalui Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/ Menkes/707/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/659/2017 tentang Formularium Nasional.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, penghapusan obat tersebut dari JKN bukan karena bujet yang dikeluarkan untuk distribusi obat mahal. Ada faktor lainnya yang belum disebutkan secara pasti.

"Kalau kita bicara obat spesifik, orang bilang biaya dengan Cetuximab lebih mahal. Obat ini Mahal banget enggak juga. Per tahun biaya dikeluarkan enggak banyak, karena pengaruh enggak besar," tutur Iqbal, belum lama ini.

Berlanjut di 30 Juni 2019, BPJS Kesehatan mulai memutus kontrak dengan rumah sakit, yang tidak memperpanjang akreditasi. Akibatnya, pasien tidak dapat berobat di rumah sakit secara leluasa.

Iqbal setuju kalau kabar pemutusan kontrak dengan rumah sakit terkait akreditasi ini, jadi salah satu kabar heboh di tahun 2019. Dia menyebutkan banyak fakta mengejutkan di baliknya.

 jadi salah satu kabar heboh di tahun 2019. Dia menyebutkan banyak fakta mengejutkan di baliknya.

"Soal akreditasi kan heboh, padahal kita cek lebih dalam, mengurus akreditasi banyak rumah sakit tidak selesai. Kami kan jalankan regulasi saja, bahkan dikasih kesempatan untuk perpanjang," imbuh Iqbal.

Tapi, kabar mengejutkan datang di akhir 2019, ketika pada Oktober, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan tersebut sekaligus menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Akibatnya, banyak peserta mandiri yang tidak setuju karena bakal ada kenaikan tarif iuran yang berlaku pada awal 2020. Salah satu pasalnya, mengatur tentang naiknya iuran peserta mandiri. Untuk kategori kelas III naik menjadi Rp42 ribu, kelas II menjadi Rp110 ribu dan kelas I menjadi Rp160 ribu.

Iqbal menegaskan, ketika awal 2020 iuran tarif peserta mandiri berubah, hanya karena penyesuaian tarif saja. BPJS Kesehatan menjanjikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.

"Intinya pasien dipermudah, misalnya kalau mau hemodialisa pasien cukup pakai finger print, tanpa membawa surat rujukan dari faskes primer," kata Iqbal.

Selain itu, ketersediaan display bed di rumah sakit juga bakal diperbaiki. Harapannya, tahun 2020 tidak terjadi lagi diskrimisasi pasien di rumah sakit, atau dinamika yang lain, sehingga peserta JKN jadi kurang puas.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini