nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Medsos Permudah Eksploitasi Seksual Anak, KPPPA Siapkan Pendampingan

Pradita Ananda, Jurnalis · Senin 17 Februari 2020 20:10 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 17 196 2169923 medsos-permudah-eksploitasi-seksual-anak-kppa-siapkan-pendampingan-G8hQSgAjWl.jpg Ilustrasi. (Shutterstock)

KASUS eksploitasi seksual dan perdagangan anak lewat media online semakin marak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga berharap korbannya tak mengalami trauma mendalam.

Tak dapat dipungkiri, seiring dengan kemajuan era digital, arus media online juga semakin kencang. Kecanggihan dan kecepatan dunia digital ini dimanfaatkan menjadi platform, untuk mengeksploitasi seksual dan perdagangan anak.

eksploitasi

Para pelaku biasanya menggunakan platform media sosial, yang memang bisa digunakan siapa saja dengan mudah. Termasuk pastinya anak-anak di bawah umur.

Pelaku menjaring korbannya dengan modus menawari pekerjaan bergaji tinggi. Tentu saja, iming-iming ini menjadi penawaran yang sangat menarik.

Contohnya seperti kasus terbaru yang tengah ramai menyita perhatian. Sebanyak kurang lebih 40 anak di daerah Rawa Bebek, Jakarta Utara menjadi korban eksploitasi seksual.

Anak-anak di bawah umur ini, diketahui dipaksa untuk “melayani” setidaknya 10 orang laki-laki dalam satu hari dengan bayaran kurang lebih Rp150.000. Menteri Bintang mengaku geram atas kejadian ini.

Menurutnya, kejadian tersebut secara langsung meningkatkan kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak. Peningkatan itu terjadi selama kurun waktu Januari hingga Februari 2020. Artinya ini sudah menjadi alarm keras.

"Tidak terbayang beban psikologis anak-anak itu karena dipaksa melakukan pekerjaan tersebut, ditambah dengan berbagai perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima," ujar Menteri Bintang, kala dijumpai di Gedung Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Menteri Bintang mengungkapkan, KemenPPPA akan memastikan bukan hanya korban mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tidak hanya itu, proses hukum para pelaku juga terus berjalan, sampai benar-benar mendapatkan hukuman yang maksimal.

Itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Kementerian PPPA, sesuai amanah dalam UU, akan memastikan anak-anak korban mendapatkan pelayanan yang baik, serta pelaku mendapatkan pemberatan hukum maksimal sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Menteri Bintang menegaskan, negara berupaya maksimal untuk bisa hadir, dalam memberikan pendampingan dan penanganan terhadap anak-anak korban. Mengingat dampak yang dialami oleh para korban, bukan hanya fisik namun juga kesehatan mental.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini