Marak Bullying di Sekolah, KPPPA Pastikan Pelaku Tak Lolos dari Hukuman

Pradita Ananda, Jurnalis · Selasa 18 Februari 2020 10:46 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 18 612 2170152 marak-bullying-di-sekolah-kpppa-pastikan-pelaku-tak-lolos-dari-hukuman-Ux9oZVMX8Y.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

BEBERAPA waktu belakangan, masyarakat kembali dikejutkan dan dibuat marah dengan kasus perundungan yang terjadi pada seorang siswa pelajar di Malang, dan seorang siswi disabilitas di Purworejo.

Menjadi korban perundungan teman-teman sekolahnya sendiri, siswa pelajar di Malang diketahui bahkan harus diamputasi salah satu jari tangannya.

Geram melihat tindakan seenaknya dari para pelaku, masyarakat luas pun menantikan hukuman apa yang akan diberlakukan pada para pelaku, yang notabene masih merupakan anak-anak di bawah umur.

diberikan kepada para pelaku, tepatnya para pelaku kasus perundungan siswi disabilitas di Purworejo.

Bahkan saking geram terhadap para pelaku, melalui sosial media masyarakat pun sempat mengaspirasikan opsi hukuman yang bisa diberikan kepada para pelaku, tepatnya para pelaku kasus perundungan siswi disabilitas di Purworejo.

Masyarakat sempat mengusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo beberapa opsi hukuman. Mulai dari memberikan pendidikan wajib militer, atau membuat para pelaku menjalani program sosial sebagai relawan.

Dilihat dari kacamata hukum, apakah dengan adanya UU Perlindungan Anak, maka para pelaku akan lolos dari proses hukum? Anggapan ini langsung dibantah oleh Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Nahar dengan gamblang mengatakan, meskipun para pelaku adalah anak-anak di bawah umur. Tapi proses hukum tetap harus berjalan, bahkan proses hukum ini tengah dikawal Kemen PPPA.

“Kita kawal itu, jadi enggak ada sebuah pelanggaran hukum itu bebas dari proses hukum. Kasus perundungan di Malang dan Purworejo itu tetap diproses, hanya nanti dalam prosesnya didiskresi atau didiversi itu harus memenuhi syarat SPPPA (sistem peradilan pidana anak),” kata Nahar, kala ditemui Okezone.

  Meski proses hukum tetap berjalan, tapi Nahar menjelaskan hukuman

Meski proses hukum tetap berjalan, tapi Nahar menjelaskan hukuman yang diterapkan pada pelaku bukan berarti kurungan penjara. Menurutnya, hal itu sejalan dengan Undang-Undang no 11 tahun 2012.

"Di situ dilihat dari berbagai tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya. Contoh untuk kasus-kasus hukum yang lain sanksi pidananya tidak melebihi tujuh tahun itu ringan, jadi enggak harus dipenjara,” imbuhnya.

Menurut Nahar, mengacu pada keadaan korban. Kasus perundungan antara yang di Malang dengan Purworejo, adalah dua kasus yang berbeda. Korban di Purworejo, yang mana adalah siswi disabilitas, menjadikan ini persoalan ganda.

Artinya, siswi yang menjadi korban mengalami kesulitan untuk mendapatkan sekolah khusus. Padahal, harus ada sekolah-sekolah yang tidak membatasi disabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan penilaian dari psikolog profesional dan juga pekerja sosial untuk mengambil keputusan yang tepat.

“Kemarin pekerja sosial dan psikolog melakukan pendampingan, sebaiknya cek hasil assisment dari psikolog, dari situ bisa dikembangkan. Kemudian dari situ diambil keputusan yang tepat,” pungkas Nahar singkat.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini