PNS Kerja dari Rumah karena COVID-19, Tjahjo Kumolo: Tugasnya seperti di Kantor

Senin 16 Maret 2020 22:00 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 16 481 2184342 pns-kerja-dari-rumah-karena-covid-19-tjahjo-kumolo-tugasnya-seperti-di-kantor-DzREIBrpIZ.jpg Ilustrasi. (Foto: Setkab)

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta pegawai bekerja di rumah untuk menghindari penularan virus corona. Termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam video-konferensi, juga meminta ASN untuk bekerja di rumah pada Senin (16/03/2020). Aktivitas ini juga dilakukan hingga dua pekan mendatang.

Namun dalam pelaksanannya, ada beberapa syarat yang wajib dipatuhi, salah satunya PNS harus berada di rumah atau tempat tinggal masing-masing kecuali keadaan mendesak. Artinya, PNS tak boleh berjalan-jalan atau bekerja di tempat lain selain di rumah.

pns

Tjahjo mengatakan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik di pusat maupun daerah harus mengatur sistem kerja secara seleksi untuk PNS yang bekerja dari rumah. Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan PPK dalam memutuskan hal tersebut.

“Satu, jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai, kemudian mencermati peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah,” kata Tjahjo, dilansir Okezone dari KRJogja.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, PNS di Instansi Pemerintah dapat bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH), namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memastikan minimal terdapat 2 level Pejabat Struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Kemudian ditegaskan, dicermati juga riwayat perjalanan keluar negeri pegawai dalam 14 hari kalender terakhir, kemudian riwayat interaksi pegawai dengan penderita yang sudah terkonfirmasi dalam 14 hari kalender terakhir, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Tjahjo menegaskan, pengaturan sistem kerja tersebut agar dapat memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran dan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi kami tegaskan tidak diliburkan. Tidak. Tapi saya kira bisa diberikan tugas untuk kerja di rumah masing-masing,” tegasnya.

Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah akan berlaku sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja tersebut, Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Menteri PANRB.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini