Perlukah Ada Cluster Corona McD Sarinah? Ini Tanggapan IDI

Dimas Andhika Fikri, Jurnalis · Senin 11 Mei 2020 19:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 11 481 2212501 perlukah-ada-cluster-corona-mcd-sarinah-ini-tanggapan-idi-y7LZnvCpQk.jpg Kerumunan di McD Sarinah. (Foto: Instagram/@echylantyka)

PENUTUPAN McDonald's Sarinah menimbulkan polemik di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini bermula dari unggahan viral di media sosial yang menampilkan suasana keramaian massa di depan halaman restoran cepat saji tersebut.

Ironisnya, kejadian ini belangsung di saat pemerintah masih menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus mata rantai pandemi virus corona atau COVID-19.

mcd

Hal tersebut sontak menuai kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mengkritisi massa yang nekat melanggar kebijakan PSBB, sekaligus mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

"McD Sarinah memiliki tempat spesial di memori kita semua, tapi perlukah mereka berkumpul di tengah pandemi seperti ini?," cuit Joko Anwar di akun twitter pribadinya.

"Mari berdoa, semoga tidak ada yang namanya 'McD Sarinah' cluster," cuit dr. Berlian I. Idris.

Sementara itu, Humas IDI dr. Halik Malik juga turut menyayangkan peristiwa ini bisa terjadi. Pasalnya, masyarakat adalah garda terdepan yang dapat memutus rantai penularan pandemi COVID-19 dengan mematuhi imbauan pemerintah dan anjuran para ahli. Termasuk disiplin menjalankan protokol kesehatan selama PSBB.

"Solidaritas sosial yang ada di masyarakat dan disiplin sosial dari setiap individu adalah kunci dalam memutus rantai penularan di setiap wilayah dengan secara konsisten menjalankan protokol kesehatan," ujar dr. Halik Malik saat dihubungi Okezone via pesan singkat, Senin (11/5/2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah melalui aparat yang berwenang sebaiknya melakukan langkah-langkah pencegahan dengan tidak memberi izin kegiatan kemasyarakatan yang menimbulkan kerumunan massa.

Bila terjadi lagi kelalaian seperti kasus McD Sarinah ini, dr. Malik mengimbau agar pemerintah menindak tegas setiap kegiatan yg mengabaikan protokol kesehatan selama PSBB.

Di samping itu, otoritas yang berwenang atau tim siaga COVID-19 pada tingkatan RT/RW juga diminta untuk melakukan pemantauan kepada warganya. Setiap warga perlu dimonitor suhu dan gejala lainnya terkait COVID-19 setiap hari.

Dibutuhkan pula tenaga surveilans atau relawan yang melakukan survei dari rumah ke rumah.

"Bagi warga masyarakat yang terlanjur berkumpul di keramaian atau melanggar protokol kesehatan diminta utk menilai risiko diri masing-masing dan melakukan pemeriksaan sedini mungkin dan isolasi mandiri," tandasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini