Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini Tanggapan Kemenkes

Leonardus Selwyn Kangsaputra, Jurnalis · Kamis 14 Mei 2020 12:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 14 481 2213955 iuran-bpjs-kesehatan-naik-ini-tanggapan-kemenkes-zy5vebdGc7.jpeg BPJS Kesehatan (Foto : Okezone)

Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 menuai respon pro dan kontra dari masyarakat. Banyak masyarakat yang keberatan dan mempertanyakan tentang kenaikan iuran tersebut.

Sebagaimana diketahui pemerintah akan menaikan iuran BPJS mulai 1 Juli 2020. Peserta BPJS yang terdiri dari Pekerja Buka Penerima Upah (PBPU) dan Bayar Pribadi (BP) disesuaikan menjadi Rp150.000 kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III.

Menanggapi keputusan tersebut, Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi, mengatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bagian dari program sistem jaminan sosial nasional yang memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah juga membantu dalam mengatur landasan hukum JKN sesuai dengan asas yang berlaku.

BPJS Kesehatan

“Sesuai dengan undang-undang 40 tahun 2014 sudah mengamanatkan asas gotong royong. Kegotong-royongan ini ditandakan dengan pemerintah membiayai masyarakat miskin melalui iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI),” terang Oscar, dalam Live Streaming Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional, Kamis (14/5/2020).

Oscar mengatakan, masyarakat yang mampu juga ikut membiayai dengan cara membayar iuran BPJS secara rutin. Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 asas gotong royong inilah yang sedang di bagun oleh pemerintah. Ia mengatakan bahwa JKN tentunya harus bisa bertahan karena mampu memberi manfaat yang cukup banyak kepada masyarakat, sehingga masyarakat sangat terbantu.

“Itu ditandai dengan all out package yang semakin berkurang, masyarakat bisa terlayani meskipun kami harus terus memberikan perbaikan supaya lebih optimal lagi dari sisi pelayanan. Kemenkes pastinya mendukung terhadap Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Kami banyak memperhitungkan tentang kapasitas keuangan pemerintah,” lanjutnya.

BPJS Kesehatan

Lebih lanjut Oscar mengatakan dukungan yang diberikan Kemenkes terhadap Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dalam rangka perbaikan dengan kementerian dan lembaga dan profesi lain untuk terus berusaha memperbaiki, menyusun manfaat kebutuhan dasar kesehatan dan juga standar pelayanan yang berkaitan dengan rawat inap.

“Tentunya perbaikan secara konkrit akan dilakukan pada level kelas tiga, kapasitas tempat tidur di level ini terus kami lakukan penyesuaian dan penambahan agar nanti ada hal-hal yang berkenaan terjadinya pelayanan yang mengarah pada masyarakat yang tidak mampu melalui PBPU maupun Pekerja Penerima Upah (PPU) nya itu dapat benar-benar terlayani dengan maksimal dan optimal,” tuntasnya.



1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini