Iuran BPJS Naik, Fachmi Idris Sebut Presiden Jokowi Tak Langgar Aturan MA

Leonardus Selwyn Kangsaputra, Jurnalis · Kamis 14 Mei 2020 14:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 14 481 2214027 iuran-bpjs-naik-fachmi-idris-sebut-presiden-jokowi-tak-langgar-aturan-ma-Pdo6M3qSJM.jpg BPJS Kesehatan (Foto : Okezone)

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 untuk menaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kenaikan iuran BPJS tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Tentunya banyak masyarakat yang keberatan dengan peraturan baru tersebut. Banyak pihak yang menilai bahwa Perpres Nomor 64 Tahun 2020 telah melanggar koridor hukum dan melawan Mahkamah Agung (MA).

Sebagaimana diketahui peserta BPJS yang terdiri dari Pekerja Buka Penerima Upah (PBPU) dan Bayar Pribadi (BP) disesuaikan menjadi Rp150.000 kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III.

BPJS Kesehatan

Menanggapi kasus kenaikan iuran ini, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan bahwa Perpres Nomor 64 Tahun 2020 justru telah mengembalikan nilai fundamental dalam jaminan kesehatan. Pasalnya ini adalah program bersama berasaskan gotong-royong, dan saat ini negara hadir dalam implementasinya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Fachmi mengatakan pada 30 April 2020 pemerintah sudah membayari sebanyak 132.600.906 orang yang terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda. Sementara untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 35.363.220 orang.

Ia mengatakan iuran untuk kelas III memang naik menjadi sebesar Rp42.000, namun pemerintah masih memberikan subsidi sebesar Rp16.500 sehingga peserta tetap membayar Rp25.500.

“Kelas III kita harus lihat mendalam, apakah semua orang yang masuk tidak mampu. Tapi pemerintah memutuskan untuk membiayai semua pada 2020. Nanti di 2021 secara bertahap masih diberi subsidi. Tentu nanti ada hal lain yang harus kami lakukan bersama Kementerian Sosial dengan stakeholder untuk memastikan di kelas III kalau dia mampu ya akan membayar penuh pada akhirnya. Kalau mereka tidak mampu makan akan masuk dalam skema PBI,” terang Fachmi dalam Live Streaming Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional, Kamis (14/5/2020).

BPJS Kesehatan

Terkait dengan pelanggaran dan tidak menghormati aturan MA, Fachmi mengatakan bahwa Presiden Jokowi dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sama sekali tidak melanggar aturan. Pasalnya opsi di peraturan MA terdiri dari tiga bagian, yaitu mencabut, mengubah, dan melaksanakan.

“Artinya kan Pak Jokowi masih di dalam koridor, konteksnya adalah yang kedua yakni mengubah. Dan mengubah itu masih sangat menghormati kalau dibandingkan dengan Perpres 75. Jadi yang harus diluruskan adalah tidak benar apabila pemerintah tidak menghormati. Memang peraturan MA sendiri menyatakan opsi peraturan tersebut memang ada tiga,” tuntasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini