BPJS Watch Minta Pemerintah Jadikan Warga Miskin Kelas III sebagai Kelompok PBI

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Kamis 14 Mei 2020 14:52 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 05 14 481 2214072 bpjs-watch-minta-pemerintah-jadikan-warga-miskin-kelas-iii-sebagai-kelompok-pbi-kuE9BdQvQT.jpg BPJS Kesehatan (Foto : Okezone)

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyarankan agar pemerintah tidak semata-mata mensubsidi warga miskin, tetapi menjadikan mereka sebagai kelompok penerima bantuan iuran (PBI).

Saran ini disampaikan Timboel mengingat daya beli masyarakat bukan lagi rendah, tetapi hancur. Baginya, dengan kenaikan tarif iuran yang akan berlaku pada 1 Juli 2020, itu akan sangat memberatkan masyarakat kelas bawah (kelas III).

BPJS Kesehatan

"Saran saya, pemerintah ada baiknya memasukan kelompok orang miskin ke PBI. Dipastikan mereka itu tidak akan lagi menunggak, malah dibiayai pemerintah," terang Timboel ke Okezone melalui sambungan telepon, Kamis (14/5/2020).

Timboel melanjutkan, daripada dana yang tersedia dialokasikan untuk menyubsidi, lebih baik menjadikan warga miskin sebagai penerima bantuan iuran. Sebab, dana alokasi itu berpotensinya tidak semuanya masuk.

"Dari Rp3,1 triliun dana yang akan dialokasikan untuk subsidi kelas 3 mandiri tersebut bisa membiayai sekitar 21 juta warga miskin di Indonesia. Dengan begitu, tidak ada lagi yang menunggak karena tarif iuran terlalu mahal," ungkapnya.

Tarif BPJS Kesehatan untuk kelas III sebesar Rp25.500 menurut Timboel masih terlalu tinggi bagi warga miskin di tengah pandemi COVID-19 sekarang. Jumlah tersebut belum dikalikan jumlah kepala yang ada di satu keluarga yang tentunya memberatkan mereka.

BPJS Kesehatan

Nasib pekerja yang di-PHK pun seharusnya menjadi prioritas pemerintah. "Dasarnya jelas yaitu Perpres Nomor 82 Tahun 2018, peserta yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran," terangnya.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini