Jangan Telat Bayar Iuran BPJS Kesehatan, Dendanya 2 Kali Lipat Loh

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Kamis 14 Mei 2020 15:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 14 481 2214082 jangan-telat-bayar-iuran-bpjs-kesehatan-kini-dendanya-2-kali-lipat-loh-kIGJ8uhNWC.jpg Ilustrasi. (Okezone)

KENAIKAN tarif iuran BPJS Kesehatan jadi isu hangat di tengah masyarakat. Pemerintah per 1 Juli 2020 akan menaikan tarik iuran BPJS Kesehatan ke angka Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III.

Kenaikan iuran baru itu berdasarkan keputusan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Di dalamnya masih mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

bpjs

Dijelaskan Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf, kenaikan tarif iuran ini menjadi salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah. Sebab, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX.

"Keputusan ini untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III," kata Iqbal lewat keterangan resminya.

Menanggapi hal ini, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, solusi relaksasi yang diberikan BPJS Kesehatan ini ada baik dan ada buruknya juga.

Baik karena keputusan itu memang meringankan masyarakat sampai akhir 2020. Terlebih di situasi seperti sekarang di mana perekonomian Indonesia tengah terpuruk. Tapi, menjadi buruk karena ada hal yang menurutnya malah akan membebani berat masyarakat, khususnya mereka warga miskin.

"Solusi yang diberikan Perpres ini memang baik, cuma di 2021 nanti denda akan naik 5 persen, yang mana sebelumnya hanya 2,5 persen," ungkap Timboel saat diwawancarai Okezone lewat sambungan telepon.

Jadi, per 1 Januari 2021 denda tak lagi 2,5 persen bagi peserta yang menunggak, tetapi menjadi 5 persen. Tentu hal ini memberatkan peserta apalagi buat mereka yang harus menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan. "Solusi relaksasi Perpres ini menguntungnya iya, tapi akan memberatkan di awal 2021 mendatang," tegas Timboel.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini