Fachmi Idris Sebut Iuran BPJS Naik Bukan karena Pandemi COVID-19

Leonardus Selwyn Kangsaputra, Jurnalis · Kamis 14 Mei 2020 15:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 14 481 2214098 fachmi-idris-sebut-iuran-bpjs-naik-bukan-karena-pandemi-covid-19-1fTFJi0Hdb.jpg Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris (Foto : Okezone)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 untuk menaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebagian masyarakat menganggap kenaikan iuran BPJS ini berkaitan dengan pandemi virus corona COVID-19 yang menelan anggaran kesehatan negara.

Sebagaimana diketahui, peserta BPJS yang terdiri dari Pekerja Buka Penerima Upah (PBPU) dan Bayar Pribadi (BP) disesuaikan menjadi Rp150.000 kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III. Kenaikan iuran BPJS ini mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Menanggapi hal tersebut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan kenaikan iuran BPJS sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tidak berkaitan dengan COVID-19. Pasalnya klaim yang diterima pemerintah untuk penanganan COVID-19 berasal dari dana yang berbeda dengan anggaran jaminan sosial.

BPJS Kesehatan

“Klaim COVID-19 casenya berbeda. Kalau COVID-19 kan dari dana wabah bukan dana dari jaminan sosial. Jadi kami posisi BPJS diberi tugas tambahan memverifikasi klaim yang masuk berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan,” terang Fachmi, dalam Live Streaming Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional, Kamis (14/5/2020).

Fachmi menjelaskan Menteri Kesehatan sudah memberi aturan dan surat edaran. Jadi aturan tersebut berfungsi sebagai pedoman dan tinggal membandingkannya saja.

Apabila semuanya cocok dan sesuai dengan peraturan, serta akuntabilitas terjaga maka klaim akan diteruskan ke Kementerian kesehatan. Nantinya Kementerian Kesehatan akan membayar kepada rumah sakit.

BPJS Kesehatan

“Kami punya waktu tujuh hari kalau itu berkasnya masuk lengkap, kami verifikasi. Peraturan Menteri Kesehatan tiga hari di bayar. Keberpihakan pemerintah kepada rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 jadi begitu berkas masuk kemudian ditembuskan kepada Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Kesehatan tanpa menunggu verifikasi selesai juga hari itu sudah membayar dulu 50 persen berkas tagihan yang masuk,” tuntasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini