nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mengenal Herd Immunity, Strategi yang Dibantah Pemerintah untuk Tangani COVID-19

Helmi Ade Saputra, Jurnalis · Kamis 21 Mei 2020 09:53 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 05 21 481 2217428 mengenal-herd-immunity-strategi-yang-dibantah-pemerintah-untuk-tangani-covid-19-dIGRPpkYjH.jpg Ilustrasi (Foto : Medicalnewstoday)

Akhir-akhir ini herd immunity ramai menjadi perbincangan di media sosial. Hal ini berkaitan dengan wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan adanya anggapan pemerintah akan menggunakan konsep herd immunity.

Dilansir Okezone dari Thehill, seorang Ahli Virus di Yale School of Medicine, Akiko Iwasaki mengatakan, herd immunity hanya dibicarakan dalam konteks vaksin. Seseorang tidak bergantung pada infeksi yang mematikan untuk menciptakan kekebalan tubuh.

Jika sebagian besar masyarakat harus terinfeksi terlebih dahulu untuk bisa kebal, maka banyak orang yang akan meninggal dunia. Para ilmuwan juga tidak tahu apakah orang yang selamat dari COVID-19 akan kebal terhadap virus SARS-CoV-2.

Waspada Virus Corona

Saat ini vaksin telah diuji untuk keamanan dan juga kemanjurannya. Sehingga para ahli dapat lebih yakin terhadap populasi yang dilindungi secara memadai. Singkatnya, herd immunity bukanlah strategi untuk menghadapi pandemi yang sedang berlangsung.

Mengutip laporan Business Insider, herd immunity adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap patogen, sehingga penularan tidak terjadi secara luas. Contohnya, untuk membatasi penyebaran campak, para ahli memperkirakan bahwa 93% hingga 95% dari populasi harus kebal.

Campak sendiri dianggap lebih menular bila dibandingkan dengan COVID-19. Buktinya, para ahli memperkirakan 40% hingga 70% populasi harus kebal untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Di samping itu, herd immunity juga dapat dicapai melalui penggunaan vaksin, seperti dalam kasus cacar dan campak. Sayangnya, sejumlah ahli mengatakan dibutuhkan waktu selama kurang lebih 18 bulan untuk mengembangkan vaksin corona.

Pemerintah sendiri melalui Ketua tim pakar Gugus Tugas COVID-19, Wiku Adisasmito telah membantah bila herd immunity menjadi bagian dari strategi Pemerintah Indonesia menghadapi COVID-19. Dia menekankan, pelonggaran yang mungkin nantinya diambil bukan berarti masyarakat sudah boleh berkumpul.

"Tetapi, masyarakat juga harus mengikuti protokol kesehatan secara konsisten di dalam aktivitasnya, sehingga kasus positif baru virus corona tidak terus bertambah," kata Wiku ketika memberikan keterangan pers di Istana Merdeka pada Rabu (20/5).

PSBB

Lebih lanjut, Wiku menjelaskan, pelonggaran mobilitas manusia memerhatikan tiga kriteria sesuai yang ditetapkan WHO. Pertama, kajian epidemiologi, lalu sistem kesehatan, dan ketiga pemantauan kesehatan masyarakat.

"Kami tentu akan mempertimbangkan kurva kasus positif COVID-19, kemampuan kami dalam melakukan tes massal dan pelacakan kontak dekat, pergerakan manusia di dalam dan luar kota dan juga kemampuan logistik," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini