Denda Akibat Tak Pakai Masker Efektif Disiplinkan Masyarakat?

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Jum'at 18 September 2020 12:51 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 18 481 2279836 denda-akibat-tak-pakai-masker-efektif-disiplinkan-masyarakat-QREugMH1mK.jpg Pandemi Covid-19 (Foto: The Scientist)

Warganet ramai-ramai membahas sanksi denda untuk masyarakat yang tidak pakai masker di dalam mobil, sekalipun seorang diri. Video penjelasan orang yang terjaring razia karena kasus ini pun makin banyak.

Salah satunya dibagikan akun Twitter @Tjeloup, di sana berbicara sebagai orang yang terjaring razia seorang laki-laki sambil memegang bukti sanksinya. Dia menjelaskan, karena tidak pakai masker di dalam mobil seorang diri, dia mesti mengeluarkan uang Rp100 ribu.

 

"Hari ini dapat denda Rp100 ribu katanya tidak pakai masker. Jadi, saya sendiri di mobil memang tidak pakai masker, tapi masker ada, apabila saya keluar mobil, saya pakai masker," terangnya di awal video yang sudah ditonton hampir 1000 netizen tersebut.

Di video tersebut pun dia menjelaskan pernyataan pihak polisi yang merazianya. "Jadi katanya, walaupun sendiri menyetir tidak ada orang lain, itu tetap kena denda, tetap kena sanksi. Jadi ini bukti sanksinya Rp100 ribu," sambungnya.

Namun, pria yang tidak diketahui identitasnya itu melontarkan keresahan dan kebingungannya terkait dengan aturan tersebut dan penjelasan pihak polisi yang menilangnya.

"Anehnya peraturan ini, kata petugas, apabila merokok misalnya di tempat umum, boleh saja asalkan jaga jarak. Sedangkan saya sendiri di dalam mobil, tidak ada orang lain, kaca tertutup, ber-AC, itu membahayakan orang lain katanya. Jadi kena sanksi," tegasnya. Dia pun berharap agar Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengoreksi kembali peraturan tersebut.

Di sisi lain, peraturan mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak pakai masker memang ada dan itu tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang mengatur soal sanksi untuk para pelanggar protokol kesehatan.

Sanksi yang ditetapkan Presiden Jokowi bagi pelanggar protokol berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Aturan ini tertera dalan poin 5 Inpres yang ditaken 4 Agustus 2020.

Protokol kesehatan yang dimaksudkan dalam Inpres tersebut meliputi penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Lalu, membersihkan tangan secara teratur, pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menrapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Dalam Inpres tersebut juga ditegaskan bahwa sanksi berlaku bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Baca juga: Waspada, Ini 7 Gejala Bila Seseorang Terinfeksi Covid-19

Tempat dan fasilitas umum yang dimaksud ialah perkantoran, usaha, dan industri, sekolah, tempat ibadah, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, transportasi umum, kendaraan pribadi, toko, pasar modern dan tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedaganf kaki lima, perhotelan, tempat wisata, dan fasilitas layanan kesehatan.

Sementara itu, DKI Jakarta pun menerapkan hal yang sama. Ya, bagi siapapun yang berada di dalam mobil, wajib menggunakan masker. Hal itu tertuang di dalam Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam Pasal Pergub 79 Tahun 2020, setiap warga yang berkegiatan di luar rumah, berinteraksi dengan orang yang belum diketahui kondisi kesehatannya, atau berada di dalam kendaraan, wajib menggunakan masker dengan benar yakni menutupi hidung, mulut, dan dagu.

Dijelaskan juga di dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Di pasal 18 Ayat 4 Pergub tersebut, dijelaskan setiap warga wajib menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan pribadi.

"Penggunaan kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan menggunakan masker di dalam kendaraan," bunyi pasal tersebut.

Terlepas dari itu, Dokter Tirta menegaskan bahwa pemberian denda pada mereka yang melanggar aturan tidak efektif. Hal ini akan memicu perilaku masyarakat hanya patuh pada aturan jika ada pengawas.

"Enggak bisa itu kalau enggak pakai masker didenda. Nanti yang ada pakai masker cuma untuk menghindari hukuman. Kalau tidak ada petugas, ya, lepas lagi," tegasnya saat dihubungi Okezone.

Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menyiarkan lebih banyak iklan layanan masyarakat terkait dengan pentingnya pakai masker. "Kan baru sekarang-sekarang ini digaungkan pentingnya pakai masker ini. Sejatinya, sudah sejak Maret dulu. Tapi, gimana pun edukasi tidak ada kata terlambat," terangnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini