Curhat Buruh Perempuan Usai RUU Cipta Kerja Disahkan

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Selasa 06 Oktober 2020 10:27 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 612 2289050 curhat-buruh-perempuan-usai-ruu-cipta-kerja-disahkan-RAWWPoKyov.jpg Ilustrasi (Foto : Freepik)

Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat mengesahkan Rancangan Undang-undang atau UU Cipta Kerja dalam sidang paripurna, Senin, 5 Oktober 2020. Usai ketuk palu, publik pun meradang, menilai keputusan tersebut tidak memihak pada rakyat.

Dari banyaknya poin dalam UU Cipta Kerja yang disorot, soal cuti haid dan hamil menjadi isu yang menggetirkan, khususnya bagi kaum buruh perempuan. Hal yang mendasar tersebut pun kini dipertaruhkan.

Dalam pernyataannya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja ini sangat membantu pekerja. Dia pun memastikan lahirnya RUU Cipta Kerja ini tidak akan menghilangkan cuti haid dan hamil. Adapun hal tersebut tetap mengacu pada Undang-undang Ketenagakerjaan.

"Undang-undang Cipta Kerja ini tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil, yang telah diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Negara hadir untuk pekerja," kata Airlangga di Gedung DPR.

Pegawai Hamil

Namun, tampaknya yang namanya cuti haid masih sebatas tulisan, belum sampai penerapan. Diceritakan Gita, seorang buruh dari perusahaan swasta di Jakarta, sebagai buruh perempuan yang belum genap setahun usai melahirkan, ia tak merasakan yang namanya perusahaan menyediakan ruang menyusui.

"Padahal, itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. Belum lagi waktu kerja yang enggak pasti, bisa dari pagi sampai tengah malam," keluhnya pada Okezone, Selasa (6/10/2020).

Ia melanjutkan, bagi buruh perempuan, tempat kerja masih menjadi ruang yang kerap enggak aman, karena masih saja terjadi pelecehan seksual dari rekan kerja. Contohnya, dipegang bagian punggung. "Aku juga pernah merasakan diskriminasi dari atasan dengan alasan gender," cerita Gita.

Sebelum dirinya menghadapi persoalan usai melahirkan, sebagai buruh perempuan belum menikah kala itu, Gita pun mengaku tak mendapatkan yang namanya hak cuti haid. Ya, fakta di lapangan menjelaskan bahwa enggak semua perusahaan memperhatikan hak-hak perempuan, salah satunya soal cuti haid.

Misalnya, ujar Gita, yang paling terasa itu di cuti haid dan cuti melahirkan. Di UU Ketenagakerjaan ada yang menyebutkan perempuan bisa cuti di hari pertama dan kedua haid, tapi banyak perusahaan yang enggak menyediakan cuti itu. Kedua, cuti melahirkan semestinya juga diberikan ke suami, karena mengurus anak dan domestik bukan cuma urusan perempuan.

"Adanya suami setelah istri melahirkan itu penting banget untuk membangun support sistem yang kuat di hari-hari pertama dengan kondisi baru. Contohnya, di hari pertama itu ibu akan pemulihan badannya sendiri dan fokus menyusui. Enggak bisa lah dia masak, nyuci, atau ngurus domestik lainnya yang jelas akan terbantu kalau suami diberi cuti melahirkan yang sama," tegasnya.

Di lain kisah, ada Caca, buruh perempuan yang bekerja di Jakarta, menjelaskan juga bahwa akan sangat 'membunuh' perempuan ketika isu cuti melahirkan tidak dibayarkan upahnya.

"Sekarang kan cuti melahirkan setahuku berlaku 3 bulan dan perusahaan tetap wajib bayar gaji, ya? Kalau misal yang dimaksud UU Cipta Kerja ini berarti tidak sama sekali, maksudnya hak sebagai pekerja tidak dibayarkan, meninggal aja dah gua! Bayangin aja, misal nih ya, masuk kerja sampai 9 bulan, besoknya lahiran, izin sakit dah 3 hari, terus udah masuk lagi. Ya allah pendarahan kali gua di kantor," curhatnya.

Caca pun menilai di RUU Cipta Kerja ini hak-hak perempuan untuk bekerja semacam dibatasi. Dia menganalogikan, perempuan itu dipaksa untuk tidak boleh kerja, bolehnya di rumah saja mengurus laki dan suami.

Lalu, persoalan cuti haid dan cuti hamil pun disorot Caca. Di tempatnya bekerja, buruh perempuan yang mengambil cuti haid itu kadang dinilai manja, bahkan kalau mau ambil cuti haid, atasan suka memandang sinis.

"Mau ambil cuti haid nih, kadang tuh disinisin sama atasan. Terus, kalau perempuan bersuara, dianggap emosional. Diem aja dianggap nurut-nurut aja. Makin sempit deh ruang perempuan meski di kelas-kelas pekerja," tuturnya.

Pegawai

Caca juga menyoroti masih ada buruh perempuan yang menyembunyikan kehamilannya karena takut di-cut perusahaan sewaktu-waktu. Beberapa perempuan hamil pun rela kerja lembur demi bonus meski cuma Rp10 ribu.

Padahal, ini berkaitan erat dengan target pemerintah soal bonus demografi. "Gimana mau dapat bibit unggul, wong sejak di dalam kandungan saja enggak diberi asupan yang cukup," tegasnya.

"Satu lagi, belum lagi soal ASI eksklusif, gimana mau memberikan ASI kalau ruang laktasinya aja enggak disediain perusahaan. Cuti lahiran pun enggak dikasih, hadeuh," ketus Caca.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini