BPOM Pastikan Pengadaan Vaksin Covid-19 Tertunda, Mundur hingga Januari 2021

INews.id, Jurnalis · Rabu 18 November 2020 19:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 18 481 2311926 bpom-pastikan-pengadaan-vaksin-covid-19-tertunda-mundur-hingga-januari-2021-XkY5RWX4RL.jpg Kepala BPOM RI Penny Lukito (Instagram/@bpom_ri)

Penyediaan vaksin Covid-19 oleh pemerintah yang sedianya dilaksanakan Desember 2020 harus tertunda. Kepastian itu disampaikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Menkesserta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN) pada Selasa (17/11/2020).

Kepala BPOM, Penny Lukito mengatakan, hal tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kesehatan. Dikutip dari iNews.id, jika data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020.

"Sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember 2020 minggu kedua atau ketiga," kata Penny dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kepala BPOM

Penny menjelaskan, data yang tidak dapat dilengkapi itu di antaranya meliputi hasil uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac yang telah diuji coba di Bandung dan hasil analisis uji klinik mid term. Namun, Penny memastikan apabila data-data tersebut dapat dilengkapi maka izin emergency use authorization (EUA) dapat diberikan pada minggu ketiga Januari 2021 sehingga vaksinasi sudah bisa diproses.

"Kita mundur kembali ke rencana awal EUA diberikan pada minggu ketiga Januari 2021 dengan data-data. Kalau semua data bisa dilengkapi dengan baik kita bisa memberikan di minggu ketiga Januari 2021," ucap Penny.

Baca Juga : Heboh Foto Najwa Shihab Kenakan Kebaya Modern, Lebih Cantik dari Gaun Putih?

Selain itu, Penny juga memberikan opsi apabila vaksin covid-19 sudah tiba di Indonesia pada November atau Desember 2020. Menurutnya, penyuntikan vaksin covid-19 dapat diberikan berdasarkan compassionate use atau penggunaan obat atau vaksin yang masih dalam pengembangan tapi sudah memiliki cukup data yang dikaitkan dengan mutu.

"Tadi kami sudah konfirmasi dengan mutu, sudah memenuhi ketentuan dan juga cukup data yang dikaitkan keamanan. Compassionate use ini bisa diberikan dengan permintaan dari kementerian atau faskes dengan perluasan akses obat uji dengan kepentingan tertentu," jelasnya.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini