Jelang Hari Ibu, Menteri Bintang Ingatkan Pentingnya Cegah Perkawinan Anak

Dimas Andhika Fikri, Jurnalis · Senin 14 Desember 2020 19:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 14 612 2327588 jelang-hari-ibu-menteri-bintang-ingatkan-pentingnya-cegah-perkawinan-anak-Dnn3UT5bmF.jpg Menteri Bintang Puspayoga (Foto : Dok. Humas Kemen PPPA)

Menyambut peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, mengingatkan pentingnya mencegah perkawinan anak. Isu ini menjadi sangat penting guna mewujudkan sumber daya manusia unggul dan generasi emas pada 2045 mendatang.

Saat memberikan kata sambutan dalam webinar bertajuk 'Pendekatan Budaya dalam Mencegah Perkawinan Anak' yang digelar oleh Yayasan Mitra Daya Setara, Senin (14/12/2020), Menteri Bintang Puspayoga menegaskan bahwa sumber daya paling berharga yang dimiliki suatu negara bukanlah kekayaan alam seperti minyak atau gas bumi. Melainkan manusianya.

"Tidak seperti Sumber Daya Alam (SDA) yang makin lama makin habis. Sumber Daya Manusia (SDM) lah yang akan membuat bangsa ini maju. Dan saat ini, dari total jumlah penduduk terdapat 30.1% atau sekitar 80 jutanya adalah anak Indonesia, generasi penerus bangsa," ujar Bintang Puspayoga.

Bintang Puspayoga

(Foto : Dokumentasi Sekretariat Presiden/YouTube)

Maka dari itu, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tengah gencar-gencarnya mengeluarkan sejumlah program guna memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi. Termasuk meminimalisir terjadi perkawinan anak di usia dini.

Seperti diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak setidaknya ada 4 hak dasar anak yang harus dilindungi yakni, hal untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

"Memastikan hak-hak anak terpenuhi secara optimal merupakan komitmen pemerintah dan tertuang pada setiap kebijakan yang dikeluarkan," tegas Menteri Bintang Puspayoga.

Baca Juga : Perkawinan Anak di Indonesia Capai 193 Ribu Kasus

Data BPS mencatat, meski angka perkawinan secara garis besar mengalami penurunan dari total 11.21% di tahun 2018 menjadi 10.82% di tahun 2019, nyatanya masih ada tren kenaikan di 18 provinsi. Bahkan, tahun lalu, terdapat 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka perkawinan nasional.

Ironisnya, akibat masa bencana non-alam (pandemi Covid-19), UNFPA dan UNICEF memprediksi akan terjadi sekitar 13 juta perkawinan anak pada rentang waktu 2020-2030.

Sebagai upaya menekan peningkatan jumlah perkawinan anak di Indonesia, BAPPENAS bersama Kemen PPPA dengan dukungan berbagai lembaga terkait telah menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPPA) di awal tahun 2020.

Sejauh ini, pencapaian Indonesia dalam upaya pengentasan perkawinan anak sedikit banyak mulai tercapai. Salah satunya dengan disahkannya undang-undang peraturan pelaksana yang menaikkan batas usia perkawinan.

Bila pada UU 1/1974 batas usia pada pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, pada UU 16/2019 batas usia perkawinan Pria dan Wanita menjadi setara yakni, 19 tahun. Kemudian terdapat pula Peraturan Mahakamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

"Pengetatan syarat prosedur pemberian dispensasi perkawinan menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Menurut catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020. Dari 97% permohonan yang dikabulkan 60% diantaranya diajukan oleh anak di bawah 18 tahun," ungkap Menteri Bintang Puspayoga.

Pernikahan

Kini, langkah pencegahan yang harus diupayakan oleh setiap daerah di Indonesia adalah memanfaatkan ilmu pengetahuan beriringan dengan melestarikan tradisi, adat, budaya. Dengan demikian, maka indetitas suatu bangsa akan tetap terjaga dengan tidak melanggar molaritas.

Kontruksi sosial yang merugikan perempuan dan anak dalam bentuk dan alasan apapun juga harus dihapuskan. Bukan tanpa alasan, Menteri Bintang Puspayoga mengatakan praktik perkawinan anak terjadi karena masih adanya mindset bahwa hal tersebut dapat membawa dampak positif bagi anak perempuan.

"Dan ini sudah sangat masif bahkan masuk dalam tahap darurat. Padahal, praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran pada hak-hak anak dan melanggar hak asasi manusia. Praktik perkawinan anak memiliki dampak jangka panjang, keluarga, dan masyarakat," ujar Menteri Bintang Puspayoga.

"Contohnya, ketika wanita hamil di bawah usia 20 tahun tentu secara fisik dan mental mereka belum siap. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Hingga berpengaruh pada kemiskinan lintas generasi. Dan perlu diingat, perkawinan anak juga berdampak pada pendidikan mereka. Banyak anak yang akhirnya putus sekolah," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini