PPKM Kurang Efektif Kendalikan Covid-19, Pelanggaran Tertinggi di Tempat Publik dan Perkantoran

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Senin 25 Januari 2021 16:14 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 25 481 2350484 ppkm-kurang-efektif-kendalikan-covid-19-pelanggaran-tertinggi-di-tempat-publik-dan-perkantoran-fDAMp944Zr.jpg Pandemi Covid-19 (Pixabay)

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali periodenya diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Namun, pemberlakukan PPKM tersebut dinilai belum efektif mengurangi penularan Covid-19.

Itu dapat dibaca dari kenaikan kasus harian Covid-19 cukup tinggi. Data teranyar menjelaskan, terjadi penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 11.788 dengan total kasus 989.262 kasus, nyaris 1 juta kasus.

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban menjelaskan, PPKM saja tidak akan cukup mengendalikan penyebaran Covid-19.

"PPKM saja tidak cukup, jadi perlu upaya lainnya, seperti PSBB, lockdown, vaksinasi, ataupun disiplin pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jangan kumpul," kata Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban, belum lama ini.

PPKM dinilai belum efektif juga disampaikan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. Menurutnya, PPKM di Jawa dan Bali masih diterapkan secara parsial atau hanya pada segmentasi wilayah tertentu saja.

"Diperlukan kebijakan yang sifatnya nasional. Jadi, kalau mau PSBB, ya, PSBB nasional. Kalau itu dilakukan, bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kalau parsial, ya, enggak efektif," katanya.

Hermawan menjelaskan, penyebaran Covid-19 sekarang bisa cepat bukan hanya karena aktivitas masyarakatnya, tapi karena transmisi virusnya itu sendiri yang luar biasa cepat. Dengan begitu, diharapkan protokol kesehatan dilakukan sedisiplin mungkin oleh semua orang.

 Pelanggaran PPKM

PPKM yang diterapkan di Jawa-Bali tidak efektif, berdasar dari data temuan yang mereka miliki.

Terdapat pelanggaran PPKM yang ada di masyarakat. Berdasar jenis, pelanggaran paling tinggi terkait dengan pelanggaran di tempat publik dengan persentase 37 persen. Lalu, pelanggaran prokes di perkantoran (33%), pelanggaran prokes lembaga pendidikan (17%), pelanggaran di restoran atau tempat makan (7%), dan pelanggaran di tempat ibadah (6%).

Yemiko Happy, Perwakilan Lapor Covid-19 menjelaskan, jumlah laporan yang masuk meningkat, sebelum PPKM (28 Desember 2020-10 Januari 2021) laporan sebanyak 68, sedangkan ketika PPKM ada 70 laporan.

"Artinya, mobilitas warga masih tinggi karena pelaksanaan PPKM tidak ketat," kata Yemiko saat Webinar Evaluasi Pelaksanaan PPKM yang diinisiasi Lapor Covid-19, Senin (25/1/2021).

Kemudian, dia mencatat bahwa pemerintah sebaiknya melaksanakan PPKM tidak hanya di Jawa-Bali, karena akses menuju dan dari kedua pulau tersebut tidak diatur. Hal tersebut membuat pelaksanaan jadi kurang efektif.

"Komunikasi risiko kurang baik juga terjadi. Kami juga menilai bahwa pemerintah reaktif bukan proaktif dalam penanganan atau penindakan laporan warga. Ini menyebabkan warga memiliki persepsi bahwa PPKM tidak apa-apa untuk dilanggar," tegas Yemiko.

Di sisi lain, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, waktu 2 minggu dalam penerapan PPKM dirasa belum cukup memberikan data yang cukup untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

"Bicara soal penyakit, pembatasan dalam waktu 2 minggu itu tidak cukup untuk memutus rantai penularan penyakit. Yang bisa kita lihat adalah melandainya sedikit kasus-kasus tersebut. Tapi, tentunya tidak instan," katanya di acara yang sama.

Nadia melanjutkan, pada momen libur panjang misalnya, kita akan lihat 'panennya' itu 10 hingga 14 hari kemudian. Artinya, butuh proses di mana transmisi itu terjadi sebelum pelaksaan pembatasan. Jadi, bukan libur hari ini, besok meningkat.

"Ini yang kami lihat, kami rem dengan pelaksanaan PPKM dengan harapan penurunan kasus. Kalau sudah menurun, akan berkurang juga tingkat penularan penyakit di masyarakat yang tentunya akan melandaikan kasus di kemudian hari," tambahnya.

Lalu, soal apakah pemerintah bisa lebih tegas mengatur PPKM?

Nadia yang juga Jubir Vaksin Covid-19 menerangkan bahwa sebetulnya pemerintah sudah melakukan upaya tersebut. Itu bisa dilihat dari beberapa kebijakan, misalnya regulasi penutupan tempat umum yang lebih cepat, membatasi jam buka toko, atau adanya pengendara kendaraan ditilang kalau tidak pakai masker.

"Pesta perkawinan juga dibatasi. Ini upaya mengedukasi masyarakat, tapi kami sangat berharap kesadaran untuk tidak sakit dan tidak mau tertular dengan menjalankan protokol kesehatan itu harus dimiliki masyarakat," ujarnya.

Selain disiplin menjalani protokol kesehatan, Nadia berharap masyarakat benar-benar membatasi mobilitas hariannya. Sebab, itu adalah kunci utamanya dalam menghentikan penyebaran Covid-19.

"Membatasi mobilitas menjadi kunci bahkan hal utama yang harus dilakukan masyarakat, selain disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan baik," tambah Nadia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini