Menteri Suharso: Pemenuhan Hak Anak Harus Jadi Komitmen Bersama

Wilda Fajriah, Jurnalis · Kamis 28 Januari 2021 15:59 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 28 612 2352456 menteri-suharso-pemenuhan-hak-anak-harus-jadi-komitmen-bersama-yAWYVNlo3r.jpg Hak anak (Foto: Freepik)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Debora Comini meluncurkan Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan UNICEF periode 2021-2025.

Program kerja sama yang merupakan siklus ke-10 dari sejarah panjang kemitraan strategis Pemerintah Indonesia-UNICEF tersebut fokus untuk menegaskan komitmen bersama dan sinergi untuk percepatan pemenuhan hak anak di Indonesia.

 Menteri Suharso

Menteri Suharso menegaskan upaya pemenuhan hak anak harus menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama dari semua pihak. Untuk itu, Pemerintah Indonesia dengan dukungan dari UNICEF terus konsisten untuk membangun sumber daya manusia, membangun Indonesia, dan memulainya dengan pembangunan pada anak.

"“Adalah cita-cita setiap ayah, setiap ibu, dan setiap keluarga agar anak-anaknya kelak menjadi manusia yang berakhlak, berkualitas, dan mampu bersaing dan berkontribusi bagi bangsa dan kemanusiaan," ungkap Menteri Suharso secara virtual, Kamis (28/1/2021).

Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mendukung setiap keluarga untuk mencapai cita-cita tersebut dengan menetapkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai prioritas.

Setiap anak berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, perlakuan salah, pengabaian, dan eskploitasi.

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN Bappenas Pungkas Ali Bahjuri memaparkan bahwa dalam lima tahun ke depan, program kerja sama akan fokus dalam percepatan pemenuhan hak anak melalui berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi, water, sanitation and higiene (WASH), perlindungan anak, dan penguatan kebijakan sosial.

Program kerja sama dengan anggaran Rp 2,07 triliun tersebut juga sekaligus mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals, dan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB atau United Nations Sustainable Development Cooperation Framework SDCF 2021-2025.

“Kemitraan strategis ini bertujuan mendukung setiap anak di Indonesia untuk mengembangkan potensi mereka. Anak bukan hanya penerima manfaat, tapi juga mitra kita. Kita bekerja mencari solusi untuk masalah atau isu yang mempengaruhi mereka," kata Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia Debora Comini.

Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF periode 2021-2025 akan melibatkan 15 kementerian/lembaga terkait.

(DRM)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini