Eijkman: Diharapkan Izin Vaksin Merah Putih Didapat pada Pertengahan 2022

Pradita Ananda, Jurnalis · Selasa 02 Maret 2021 16:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 02 481 2370946 eijkman-diharapkan-izin-vaksin-merah-putih-didapat-pada-pertengahan-2022-HO1DpFnv2c.jpg Ilustrasi Vaksin Merah Putih. (Foto: Kjparteger/Freepik)

KEPALA Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Profesor Amin Subandrio mengatakan Vaksin Merah Putih kemungkinan bisa memulai tahapan uji klinis pada kuartal III atau IV tahun ini. Kemudian mendapat izin penggunaan darurat (emergency used authorization/EUA) pada pertengahan 2022.

"Kami hanya diberikan waktu 12 bulan untuk mengembangkan vaksinnya. Akhir Maret ini diharapkan sudah bisa diserahkan ke industri. Usai proses di industri, kami sudah bisa mulai uji klinis, tapi mungkin masih di kuartal III atau IV tahun ini," kata Prof Amin dalam webinar 'Inovasi Pulihkan Indonesia', Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Menristek: Tahapan Laboratorium Vaksin Merah Putih Sudah Hampir 100% 

"Diharapkan selesai total sekarang, barangkali diharapkan EUA-nya bisa didapat pertengahan 2022. Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu," jelasnya.

Ilustrasi Vaksin Merah Putih. (Foto: Okezone)

Sebelumnya Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menyebut sampai saat ini tahapan laboratorium Vaksin Merah Putih hampir 100 persen. Kemungkinan akhir Maret ini bibit Vaksin Merah Putih akan diserahkan kepada PT Bio Farma.

"Vaksin Merah Putih ini rencananya mungkin dekat akhir bulan ini kita akan serahkan bibit vaksinnya ke Bio Farma. Jadi tahapan di laboratorium sudah hampir 100 persen. Tahapan berikutnya tidak kalah menantang yakni di bagian manufacturing-nya," paparnya.

Baca juga: Menristek: Bibit Vaksin Merah Putih Akhir Maret Diserahkan ke Bio Farma 

Ia mengungkapkan, tahapan produksi Vaksin Merah Putih yang harus dilakukan berikutnya masih begitu kompleks.

"Setelah Bio Farma dapat bibit vaksin, mereka harus lakukan proses optimasi, purifikasi (pembersihan), baru kemudian uji klinis 1, 2, hingga 3. Sebelum nantinya dapat izin penggunaan darurat dari Badan POM, baru setelah itu diproduksi massal dan baru dilanjutkan untuk program vaksinasi," terangnya.

(han)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini