Mau Pergi ke Luar Kota saat Libur Lebaran? Wajib 17 Tahun dan Punya Surat Loh

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Senin 05 April 2021 16:05 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 05 612 2389653 mau-pergi-ke-luar-kota-saat-libur-lebaran-wajib-17-tahun-dan-punya-surat-loh-FMJEf6Xh11.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

PEMERINTAH Indonesia resmi melarang perjalanan mudik Idul Fitri 2021 tidak hanya bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi juga masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan virus Corona.

Larangan mudik ini berlaku dari 6 hingga 17 Mei 2021. Selain itu, Muhadjir Effendy juga menerangkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga akan melakukan komunikasi publik yang baik tentang peniadaan mudik tersebut.

"Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu," kata dia.

Supaya aturan ini dapat ditegaskan oleh seluruh masyarakat, pemerintah melalui Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menerangkan bahwa saat ini sedang dirumuskan teknis pelarangan mudik Lebaran, termasuk di dalamnya sanksi bagi yang bandel.

"Untuk penerapan saksi bagi yang melanggar larangan mudik nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah," ujar Wiku.

Soal sanksi, Wiku belum bisa banyak berkomentar. "Untuk detail teknis pengaturan pengetatan mobilitas saat libur Ramadhan dan Idul Fitri saat ini masih sedang dibahas antarkemenerian dan lembaga," tegasnya.

Di sisi lain, Wiku baru saja memberikan pernyataan pada publik bahwa meski mudik Lebaran dilarang tapi perjalanan dinas saat Lebaran diperbolehkan dengan catatan keadaan mendesak atau darurat.

Ada syarat juga bagi mereka yang akan melakukan perjalanan dinas saat Lebaran, yaitu membawa surat izin perjalanan. Bagi ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN/BUMD, surat izin tersebut dikeluarkan pejabat setingkat Eselon II. Sementara itu, pegawai swasta surat izin perjalanan tertulis dari pimpinan atau atasan tertinggi.

"Wajib untuk memberikan surat izin perjalanan apabila diperlukan yang kaitannya dengan tugas atau keperluan mendesak," tegasnya.

Ia menambahkan, untuk pekerja sektor informal dan pelaku perjalanan antarkota non-Mudik, surat izin perjalanan diterbitkan dari Kepala Desa atau Kelurahan. "Surat izin perjalanan ini berlaku individu untuk sekali perjalanan dan wajib bagi 17 tahun ke atas," tambahnya.

Dasar kebijakan ini adalah arahan Presiden Joko Widodo serta adanya Surat dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini