Mudik Lebaran Kembali Dilarang, Wajarkah Masyarakat Kecewa?

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Selasa 06 April 2021 22:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 06 612 2390470 mudik-lebaran-kembali-dilarang-wajarkah-masyarakat-kecewa-tkG7UOBOhm.jpg Ilustrasi larangan mudik Lebaran. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)

PEMERINTAH resmi melarang masyarakat mudik di momen Lebaran 1442 Hijriah. Pelarangan pulang kampung tersebut berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

"Tahun 2021 mudik ditiadakan, berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu.

Alasan utama mudik dilarang untuk mencegah penularan virus corona yang masih mewabah di Tanah Air. Meski secara data kasus covid-19 di Indonesia memperlihatkan penurunan, pelarangan mudik dilakukan sebagai upaya antisipasi.

"Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu," terang Muhadjir.

Baca juga: Polisi Bakal Putar Balikkan Kendaraan yang Nekat Mudik Lebaran 

Supaya aturan ini dapat ditegakkan oleh seluruh masyarakat, pemerintah melalui Juuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan bahwa saat ini sedang dirumuskan teknis pelarangan mudik Lebaran, termasuk sanksi bagi yang bandel.

"Untuk penerapan saksi bagi yang melanggar larangan mudik nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah," ujar Wiku.

Terkait sanksi, ia belum bisa banyak berkomentar. "Untuk detail teknis pengaturan pengetatan mobilitas saat libur Ramadhan dan Idul Fitri saat ini masih sedang dibahas antarkemenerian dan lembaga," tegasnya.

Sementara menurut data survei yang diterbitkan Kementerian Perhubungan ada 11 persen kelompok masyarakat yang "keukeuh" mudik saat momen libur Idul Fitri 1442H. Meski, 89 persen lainnya memilih mengikuti aturan pemerintah.

Baca juga: Cek Fakta: Nekat Mudik Bisa Kena Denda Rp100 Juta 

Di sisi lain, psikolog klinis Meity Arianty menerangkan bahwa reaksi negatif masyarakat atas kebijakan yang dikeluarkan adalah perasaan yang akan selalu terjadi.

"Seringkali kita melihat begitu banyak kebijakan yang tentu enggak akan menyenangkan semua pihak, itu akan terjadi di mana-mana," ungkap Mei kepada MNC Portal melalui pesan singkat, Selasa (6/4/2021).

Dia menerangkan, bukan hanya pada lingkup negara, tapi dalam keluarga kebijakan yang direspons tidak baik pun bisa terjadi. Ya, seringkali ayah sebagai kepala rumah tangga mengeluarkan kebijakan untuk keluarganya dan dirasa keputusan yang dibuat tidak adil buat semua, anak-anak atau bahkan istrinya sekalipun.

Tapi apa yang bisa dilakukan istri dan anak-anaknya? "Rasa kecewa dan sedih itu pasti, namun bisakah istri dan anak-anaknya marah? Enggak terima lalu maki-maki menentang kebijakan ayahnya? Tentu enggak mungkin," papar Mei.

Lantas, bagaimana meyakinkan ayah dan membuatnya tahu bahwa kebijakannya tidak adil atau tidak dapat diterima oleh istri serta anak-anaknya?

Menurut Mei, tentu dibutuhkan kebijaksanaan sang ayah dalam menerima masukan atau keluhan istri dan anak-anaknya.

"Yang harus dipahami istri dan anaknya adalah mungkin ayah sudah memiliki pertimbangan lain atau ada hal yang istri dan anaknya enggak tahu sehingga kebijakan itu tetap dikeluarkan," papar Mei.

Nah, jika ditarik ke lingkup negara, kita sebagai masyarakat ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tentu menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat. Hal yang menjadi pertanyaan sekarang, bisakah itu terjadi?

Baca juga: Mudik Lebaran Dilarang, Satgas: Jaga Momentum Penurunan Kasus Covid-19 

"Rasanya enggak mungkin bisa adil untuk seluruh rakyat, tapi setidaknya minimal buat sebagian rakyat, ya," jawab Mei.

Lalu, apa yang bisa dilakukan rakyat selain menerima kebijakan tersebut?

Mei menerangkan bahwa masyarakat bisa memberikan masukan, menyampaikan hal tersebut dengan cara yang baik dan tetap memiliki harapan bahwa pemerintah dihuni orang-orang yang masih mau mendengar serta memikirkan keluhan rakyat.

"Selalu ada cara tapi tetap menyampaikannya dengan teknik yang baik ya," sambungnya.

Namun jika saran tersebut tidak juga dikabulkan karena suatu dan lain hal, maka apa yang bisa dilakukan selain menerima?

Baca juga: Sandiaga Uno Sepakat Larangan Mudik Lebaran, Berikut Solusinya Bagi Pelaku Usaha Parekraf 

Menurut Mei, dikarenakan kita berada di suatu negara yang pada akhirnya pimpinan yang akan bertanggung jawab pada semua kebijakan dan pertanggungjawabannya langsung ke Tuhan Yang Maha Esa, maka fokus saja pada apa yang bisa kita lakukan.

"Ya, minimal kita sudah berusaha. Jadi, kita tetap fokus saja dengan hidup dan keluarga kita, baru merambah ke lingkungan sekitar," imbaunya.

"Masyarakat seperti kita hanya bisa berusaha, berharap, dan berdoa agar orang-orang yang ada di pemerintahan diberikan kesehatan dan hati yang luas untuk memberikan keadilan bagi kita rakyatnya. Toh doa yang baik akan kembali ke diri kita sendiri, bukan?" pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini