Heboh Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara Tanpa Izin BPOM

Leonardus Selwyn Kangsaputra, Jurnalis · Rabu 14 April 2021 21:20 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 14 481 2394790 heboh-anggota-dpr-disuntik-vaksin-nusantara-tanpa-izin-bpom-ZV1DmMtUIh.jpg Ilustrasi (Foto : Freepik)

Hari ini sejumlah anggota DPR RI komisi IX mendatangi RSPAD Gatot Soebroto untuk pengambilan darah sebelum disuntik vaksin Nusantara. Uniknya, saat ini uji klinis vaksin Nusantara masih terhenti di fase pertama dan belum mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk lanjut ke tahapan selanjutnya.

Tentunya banyak tanda tanya besar bagi masyarakat awam, apakah boleh orang menerima vaksin Covid-19 tanpa izin dari BPOM sebagai salah satu regulator yang mengawasi dan menjamin keamanan vaksin?

Menjawab hal tersebut Dokter Relawan Covid-19 sekaligus Influencer Kesehatan, dr. Muhamad Fajri Adda’i, mengatakan bahwa dari pihak BPOM, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Lucia Rizka Andalusia sudah membuat statement bahwa penyuntikan boleh dilakukan.

vaksin covid-19

Penyuntikan tersebut diperbolehkan asalkan itu adalah bagian dari uji klinis, sebab itu adalah hak setiap peneliti. Menurut dr. Fajri, penyuntikan vaksin harus memiliki informed consent (persetujuan).

“Jika diberikan suatu treatment atau tindakan kalau misalnya orang tersebut menyetujui dengan segala konsekuensi apapun setelah diinformasikan mengenai efek sampingnya, ya itu silahkan,” terang dr. Fajri, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (14/4/2021).

Baca Juga : BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase 2 Vaksin Nusantara

Meski demikian, izin melakukan penyuntikan ini berbeda dengan izin edar dan bukan untuk penggunaan pada tahap lebih lanjut. Yang jelas pertanyaan mengenai tujuan dan alasan melakukan penyuntikan ini harus dikembalikan lagi kepada tim penelitinya.

“Jadi tim penelitinya ini sebenarnya memposisikan penyuntikan yang lagi ramai di media ini pada tahap apa? Karena kalau tahap 1 dan 2 jelas, itu harus menunggu izin BPOM, dan BPOM tidak memberikan izin. Tapi jika ini adalah upaya untuk memperbaiki tahap satu ya silahkan saja. Asalkan informed consent tadi terpenuhi,” tuntasnya.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini