Ketua Satgas IDI Pertanyakan Uji Klinis Vaksin Nusantara Tanpa Persetujuan BPOM

Novie Fauziah, Jurnalis · Rabu 14 April 2021 16:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 14 612 2394634 ketua-satgas-idi-pertanyakan-uji-klinis-vaksin-nusantara-tanpa-persetujuan-bpom-dWjaBG4szQ.jpg Ilustrasi Vaksin Covid-19. (Foto: Freepik)

HARI ini beberapa pejabat Indonesia beramai-ramai menjalani pengambilan darah untuk Vaksin Nusantara yang tengah dikembangkan. Vaksin Nusantara adalah vaksin Indonesia yang dibuat guna memenuhi kebutuhan vaksinanasi masyarakat.

Sayangnya, langkah ini menjadi kontroversi lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan pihaknya belum mengizinkan adanya uji klinis. Menurut BPOM, uji klinis vaksin Nusantara belum bisa dilakukan.

BPOM menyebut ada beberapa syarat yang belum terpenuhi di antaranya cara uji klinik yang baik (Good Clinical Practical), Proof of Concept, Good Laboratory Practice dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (Good Manufacturing Practice).

Oleh karena itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Zubairi Djoerban.

Dalam akun Twitternya @ProfesorZubairi mengatakan, ia sulit meyakinkan diri terhadap munculnya vaksin Nusantara tersebut.

"Saya pribadi kesulitan meyakinkan diri atau percaya terhadap Vaksin Nusantara. Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan," katanya.

"BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk meningkatkan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya," terangnya.

Tak hanya itu, vaksin Nusantara ini juga dianggap terlalu memaksakan. Padahal izin dari BPOM pun belum sepenuhnya diberikan.

"Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya. Semoga hal ini bisa dibicarakan dengan baik oleh BPOM dan pihak Vaksin Nusantara. Amin," tuturnya.

Prof Zubairi berharap, prihal vaksin Nusantara ini dapat dijelaskan kepada publik. Terkait pengajuan uji klinis yang kedua, sebelum diedarkan dan diberikan kepada masyarakat.

"Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua,” tulisnya.

“Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini