Perlu Tahu, Ini Sejarah THR yang Didapat Pekerja Setiap Jelang Lebaran

Novie Fauziah, Jurnalis · Sabtu 08 Mei 2021 19:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 08 612 2407676 perlu-tahu-ini-sejarah-thr-yang-didapat-pekerja-setiap-jelang-lebaran-zRL3Omn302.jpg Ilustrasi uang THR. (Foto: Dede Kurniawan/Okezone)

HARI raya Idul Fitri atau Lebaran menjadi momen paling ditunggu oleh masyarakat, khususnya bagi para pekerja. Selain bisa libur panjang, tunjangan hari raya (THR) menjadi salah satu tradisi yang biasa didapat oleh karyawan di Indonesia. Setelah satu tahun bekerja, atau disesuaikan dengan masa kerjanya, ini merupakan kewajiban setiap perusahaan memberikan THR.

Lantas, bagaimana awal mula atau sejarah tunjangan hari raya (THR) muncul?

Baca juga: Cegah Stroke saat Lebaran, Hindari Makanan Tinggi Kalori 

Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) menyebutkan bahwa THR pertama kali diadakan pada era kabinet Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Masyumi sekira tahun 1950.

Saat itu THR diberikan sebagai salah satu bentuk program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara yang dulunya dikenal dengan sebutan pamong praja.

Ilustrasi THR. (Foto: Dede Kurniawan/Okezone)

Menurut Saiful Hakam, peneliti muda LIPI, kabinet Soekiman membayarkan tunjangan kepada pegawai di akhir bulan Ramadhan sebesar Rp125 (sekarang setara Rp1,1 juta) hingga Rp200 (sekarang setara Rp1,75 juta).

"Bukan hanya itu, mula-mula kabinet ini juga memberikan tunjangan beras setiap bulannya," jelas Hakam, sebagaimana dikutip dari laman resmi LIPI, Sabtu (8/5/2021).

Baca juga: 4 Inspirasi Kegiatan Supaya Lebaran di Rumah Aja Tetap Asyik 

Pemberian THR ini pun sempat menuai pro dan kontra. Mengingat kala itu THR hanya diberikan kepada para pegawai negeri sipil (PNS). Sementara buruh tidak mendapat tunjangan tersebut.

Kemudian mereka sepakat mogok kerja pada 13 Februari 1952. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes agar pemerintah juga memberikan tunjangan kepada buruh.

Namun sayang, perjuangan buruh langsung dibungkam oleh tentara yang diturunkan pemerintah. Hakam mengungkapkan bahwa saat itu sebagian besar pamong praja terdiri dari priayi, menak, kaum ningrat yang kebanyakan berafiliasi ke Partani Nasional Indonesia (PNI).

Untuk mengambil hati pegawai, Soekiman lalu memutuskan memberikan tunjangan pada akhir bulan puasa dengan harapan akan mendukung kabinet yang dipimpinnya.

Baca juga: Ini Moda Transportasi yang Boleh Melintas di Masa Larangan Mudik 

"Nah, sejak itulah THR menjadi anggaran rutin di pemerintahan, bahkan sekarang kalau ada perusahaan yang mangkir tak bayar THR, karyawannya bisa kena tegur pemerintah, bahkan kena penalti," tegasnya.

Lalu seiring berjalannya waktu, pemberian THR akhirnya merata atau tidak hanya untuk PNS. Pemerintah Indonesia menetapkan dasar hukum THR melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Peraturan ini terdiri dari 13 pasal dan mulai diberlakukan saat diundangkan pada 8 Maret 2016.

Di dalam Pasal 3 Angka 2 Permenaker 6/2016 disebutkan bahwa pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja.

Baca juga: Nekat Mudik Lebaran, ASN Bisa Dijatuhi Sanksi Lho 

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang menetapkan bahwa pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang memiliki masa kerja minimal 3 bulan.

Selain itu di luar pekerja, bentuk THR tak melulu soal uang lho. Ada yang menggantinya dengan makanan, bahan-bahan pokok, hingga barang-barang lainnya yang masa kini disebut sebagai hampers.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini