Cegah Klaster Tempat Wisata, yang Langgar Prokes Harus Ditutup

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Sabtu 15 Mei 2021 19:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 15 612 2410566 cegah-klaster-tempat-wisata-yang-langgar-prokes-harus-ditutup-K4nnBdWp30.jpeg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

IMBAS dari larangan mudik Lebaran membuat sejumlah tempat wisata dipadati pengunjung. Saking padatnya, orang-orang tersebut nampak saling berdesakan dan tidak menerapkan protokol kesehatan.

Padahal, pemerintah telah menetapkan larangan mudik guna meminimalisir pergerakan orang dan menerapkan larangan tidak berkumpul. Tapi kerumunan orang di tempat wisata membuat usaha pemerintah untuk menurunkan angka Covid-19 tidak maksimal.

Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman, menerangkan bahwa penyebaran virus corona di Indonesia sudah pada level terburuk. Artinya, risiko penyebaran sangat mungkin terjadi.

"Indonesia sudah pada level penularan di komunitas. Itu level terburuk. Indonesia sudah satu tahun ada di level tersebut menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO). Jadi, kalau sudah ada aktivitas seperti itu, ya, kemungkinan besar ada penularan," terang Dicky pada MNC Portal Indonesia.

Namun, ia menyayangkan bahwa upaya 3T (tracing, tracking, testing) Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab atas kondisi lokasi wisata.

Jika memang dipenuhi masyarakat, maka bisa dilakukan tindakan antisipasi mencegah klaster lokasi wisata pasca lebaran yaitu dengan 8 poin berikut.  

1. Respons cepat, kuat, dan terukur pada setiap level pemerintah dan sektor. Jadi, semua bersiap skenario terburuk.

2. Strategi komunikasi risiko dibangun dan dijaga kualitasnya untuk membangun persepsi risiko yang sama pada semua pihak.

3. Penguatan surveilans, khususnya pada fasilitas kesehatan, komunitas, dan genom harus diperbanyak.

4. Program deteksi kasus secara aktif di masyarakat (Community Outreach).

5. Penguatan sistem rujukan layanan faskes, memastikan ketersediaan alat kesehatan dengan baik, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

6. Akselerasi vaksinasi terhadap kelompok lansia dan komorbid.

7. Literasi kenormalan baru yang mendukung 5M dengan pemberdayaan publik.

8. Penyiapan opsi PSBB Jawa-Bali dan luar Jawa terpilih.

"Delapan poin ini adalah langkah-langkah yang harus diambil pemerintah untuk antisipasi lonjakan kasus Covid-19. Ini harus dilakukan bersama, tak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah pun harus dikerjakan oleh semua daerah," terang Dicky.

Untuk pengelola lokasi wisata, Dicky menegaskan bahwa jika tidak bisa menjamin pengerjaan protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin, maka jalan satu-satunya adalah tutup.

"Kalau tidak bisa menjamin pembatasan pengunjung dan memastikan wisatawan menerapkan prokes dengan ketat atau tidak ada registrasi online walaupun lokasi wisatanya outdoor, ya tutup. Sebab, penyebaran Covid-19 bakal enggak terkendali," tambah Dicky.   

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini