Menteri Bintang: 1 dari 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual

Pradita Ananda, Jurnalis · Selasa 08 Juni 2021 12:45 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 08 612 2421843 menteri-bintang-1-dari-3-perempuan-indonesia-jadi-korban-kekerasan-seksual-i4ouExI8dA.jpg Menteri Bintang (Foto : Setkab.go.id)

TAK bisa dipungkiri, perempuan di Indonesia masih rentan menjadi korban kekerasan, tak hanya fisik tetapi juga kekerasan seksual. Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga.

Menteri Bintang mengatakan, satu dari tiga orang perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Hal ini berdasarkan survey yang digelar oleh Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016.

"Satu dari tiga perempuan di Indonesia berusia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan atau non pasangan selama hidupnya,” ujar Menteri Bintang, dalam gelaran Rapat Koordinasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Selasa (8/6/2021).

Kekerasan

Data di atas, bertambah miris dengan tambahan fakta bahwasanya menurut catatan data tahunan Komnas Perempuan Indonesia 2020, selama 12 tahun terakhir, tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melonjak hingga delapan kali lipat, tepatnya 79,2 persen.

Sementara dari survey nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2018, ditemukan dua dari tiga anak baik itu laki-laki mau pun perempuan dari rentang usia 13 sampai 17 tahun di Indonesia, pernah mengalami kekerasan baik secara fisik, emosional dan seksual.

Baca Juga : Menteri Bintang Tegaskan Siap Lindungi Anak dari Pernikahan Dini

Permasalahan anak-anak dan perempuan terutama di masa pandemi Covid-19 ini adalah masalah besar dan jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Menteri Bintang mengatakan, salah satu solusinya bisa dimulai dari akar rumput yakni pengelolaan desa yang ramah perempuan dan anak. Mengingat desa adalah ujung tombak dari pembangunan nasional.

“74.961 desa di Indonesia jadi ujung tombak dalam pembangunan nasional. Desa yang ramah perempuan dan anak-anak, yakni desa yang mengintergrasikan perspektif gender dan hak anak baik dalam tata kelola pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa ini diharapkan bisa jadi episentrum baru bagi pembagunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak,” pungkas Menteri Bintang.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini