Tunjukkan Data, BPOM: Belum Ada Indikasi Penimbunan Obat Covid-19 Secara Ilegal

Pradita Ananda, Jurnalis · Selasa 13 Juli 2021 17:46 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 13 481 2440089 tunjukkan-data-bpom-belum-ada-indikasi-penimbunan-obat-covid-19-secara-ilegal-zDjkxCy7rk.jpg Ilustrasi (Foto : Livescience)

BPOM tak hanya mengeluarkan izin penggunaan darurat, Emergency Use Authorization (EUA) untuk obat-obatan dan vaksin Covid-19, tetapi juga monitoring. BPOM terus melakukan monitoring dan pengawasan, termasuk terkait isu penimbunan obat

Terkait polemik kelangkaan obat Covid-19 di pasaran, sehingga menyebabkan melonjaknya harga beberapa waktu belakangan ini. BPOM menyebutkan, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan aturan cara distribusi obat yang baik, Pedagang Besar Farmasi diketahui memang punya wewenang untuk menumpuk obat terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke pasaran.

Tabel Obat

“PBF punya kewenangan untuk menumpuk dulu, menumpuk dulu dalam arti adalah menunggu ada order. Jadi tidak otomatis semua obat disebarkan begitu saja, jadi ada tata aturan dalam distribusi obat tentunya,” papar Penny Lukito, Kepala BPOM RI dalam siaran langsung Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7/2021).

Penny menegaskan, penumpukan tersebut diketahui oleh BPOM karena bersifat transparan melalui laporan.

“Itu terbaca karena mereka (PBF) melaporkannya pada BPOM. Dari data ini bisa dipakai misalnya, untuk menarik obat dari daerah-daerah lain ke zona merah,” lanjutnya.

Baca Juga : Kasus Penimbunan Obat Covid-19 di Jakbar, Polisi Periksa Direktur dan Apoteker

Soal adanya kecurigaan terjadinya penimbunan obat secara ilegal di beberapa titik distribusi, Penny mengungkapkan dari hasil pengawasan dan inspeksi yang dilakukan oleh BPOM, belum ada indikasi terjadinya penimbunan obat ilegal.

“Berdasarkan hasil inspeksi instalasi resmi distribusi obat PBF, belum ada indikasi penimbunan yang ilegal. Sebab itu sesuai dengan CDOB (cara distribusi obat yang baik), ada alasan-alasan lain yang bisa dijelaskan dengan observasi, contohnya harga dan sebagainya yang mana di luar Badan POM,” tutup Penny.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini