Izin EAP Terbit, BPOM Larang Farmasi Sembarangan Promosikan Ivermectin

Novie Fauziah, Jurnalis · Rabu 21 Juli 2021 19:13 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 21 481 2443964 izin-eap-terbit-bpom-larang-farmasi-sembarangan-promosikan-ivermectin-mCF9G1je5M.jpg Ivermectin (Foto : News Medical)

IVERMECTIN termasuk obat keras dan dalam edaran persetujuannya melalui Expanded Access Program (EAP), bukan merupakan persetujuan Izin Edar yang menjadi salah satu syarat beredarnya obat-obatan.

Meski Ivermectin kini sudah bisa digunakan bagi terapi pasien Covid-19 dengan resep dokter, BPOM menekankan kepada Industri Farmasi atau pihak manapun tidak mempromosikan obat itu. Baik kepada petugas kesehatan maupun kepada masyarakat.

Dikutip dari laporan terbaru BPOM, Rabu (21/6/21), penggunaan obat yang digunakan melalui skema EAP harus dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit atau Puskesmas) yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, serta menggunakan dosis dan aturan pakai yang sama dengan yang digunakan dalam uji klinik.

Ivermectin

Keluarnya EAP ini sejalan dengan tengah dilakukannya uji klinis pada obat Ivermectin oleh Badan Pengkajian Kebijakan Kesehatan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan) untuk memperoleh data khasiat dan keamanan dalam menyembuhkan COVID-19.

Lebih lanjut ,hal ini bisa dikatakan dengan adanya izin EAP, Kemenkes memiliki 'jalur alternatif' dalam penggunaan Ivermectin untuk kasus Covid-19.

"Apabila dibutuhkan penggunaan Ivermectin yang lebih luas oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan dapat mengajukan permohonan penggunaan Ivermectin dengan skema EAP ke BPOM," tulis laporan tersebut.

Baca Juga : BPOM Terbitkan Izin EAP, Ivermectin Segera Jadi Obat Covid-19?

Untuk itu dengan pertimbangan EAP merupakan obat yang masih digunakan dalam kerangka penelitian dan berpotensi untuk disalahgunakan, maka BPOM perlu melakukan pengawasan untuk mengawal distribusinya. Obat EAP hanya dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disetujui.

Kemudian ditekankan BPOM juga bahwa pemilik Persetujuan dan Penyedia Obat EAP wajib melakukan pemantauan farmakovigilans dan pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) maupun Efek Samping Obat (ESO), serta melakukan pencatatan dan pelaporan setiap bulan terkait pengadaan, penyaluran, dan penggunaan Obat EAP kepada BPOM.

EAP BPOM ini telah sah di mata negara dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.07.21.288 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Prinsip Penggunaan Obat Melalui Skema Perluasan Penggunaan Khusus (Expanded Access Program) Pada Kondisi Darurat.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini