Relaksasi PPKM, Mulai 26 Juli Makan di Restoran Hanya Boleh 30 Menit

Pradita Ananda, Jurnalis · Jum'at 23 Juli 2021 19:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 23 298 2445074 relaksasi-ppkm-mulai-26-juli-makan-di-restoran-hanya-boleh-30-menit-SNdJ9AhEM0.jpg Makan di restoran tak boleh lebih dari 30 menit (Foto : Nypost)

PPKM Darurat Jawa-Bali 2021 awalnya diberlakukan 3 sampai 20 Juli. Namun akhirnya, melihat kondisi dan indikator yang ada, pemerintah memutuskan untuk diperpanjang, dengan kini menerapkan PPKM Level 4 hingga 25 Juli mendatang.

Jika angka kasus konfirmasi positif Covid-19 harian terus menurun, begitu juga dengan angka Bed Occupancy Rate (BOR) alias tingkat keterisian tempat tidur perawatan dan ICU, serta penurunan angka kasus kematian. Pemerintah menyebutkan, secara perlahan relaksasi akan mulai dilakukan pada 26 Juli mendatang.

Presiden Jokowi

Disampaikan oleh Presiden Jokowi, sehubungan dengan rencana pembukaan pengetatan secara bertahap, maka ada perubahan aturan. Contohnya seperti aturan untuk tempat makan atau restoran yang sebelumnya hanya boleh take away dan delivery, rencananya mulai diperbolehkan untuk makan di tempat.

“Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung hanya 30 menit,” ujar Presiden Joko Widodo, dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (23/7/2021).

Baca Juga : PPKM Darurat Dibuka Bertahap Mulai 26 Juli, Ini Aturan Main untuk Pasar hingga Restoran

Sementara untuk toko kebutuhan makanan dan pokok sehari-hari, seperti yang di pasar tradisional boleh beroperasional sampai pukul 8 malam dengan kapasitas pengunjung maksimalnya 50 persen.

“Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Pasar tradisional, selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,” pungkas Presiden Joko Widodo.

(hel)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini