Viral Petisi Tolak Kartu Vaksinasi Jadi Syarat Administrasi, Begini Respons Pemerintah

Pradita Ananda, Jurnalis · Selasa 07 September 2021 21:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 07 481 2467718 viral-petisi-tolak-kartu-vaksinasi-jadi-syarat-administrasi-begini-respons-pemerintah-w1ZgksCAl7.jpeg Ilustrasi kartu vaksinasi covid-19. (Foto: Okezone)

BEBERAPA waktu belakangan viral petisi 'Batalkan Kartu Vaksinasi sebagai Syarat Administrasi' di jagat maya. Petisi ini bahkan sudah ditandatangani oleh lebih dari 13,8 ribu warganet.

Munculnya petisi membatalkan kartu vaksinasi sebagai syarat administrasi, salah satunya untuk masuk ke tempat umum seperti mal ini dipicu salah satunya karena aplikasi screening masih bermasalah ketika digunakan untuk check-in di mal. Tidak hanya itu, masih banyak warga yang mengalami kendala karena datanya terpakai oleh orang lain.

Baca juga: Heboh Petisi Tolak Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk Mal, Ini Respons Kemenkes 

Menanggapi permasalahan ini, Koordinator Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito menyebut penerapan aturan tentang kartu vaksinasi sebagai syarat administrasi sebetulnya sebagai bentuk waspada dari pemerintah.

Kartu vaksinasi covid-19.

"Penerapan syarat kartu vaksinasi semata-mata dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian, karena mereka yang sudah divaksinasi memiliki perlindungan yang lebih dari penularan dibandingkan dengan orang yang belum tervaksinasi," kata Prof Wiku dalam siaran langsung Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Tidak Makan dan Minum, Berapa Lama Tubuh Bisa Bertahan?

Perihal masih ditemukannya beberapa masalah pada aplikasi skrining kesehatan digital tersebut, Prof Wiku menyebut saat ini pemerintah terus berupaya menyelesaikannya dengan kolaborasi antar-kementerian dan lembaga terkait.

"Pemerintah terus berupaya keras memperbaiki sistem operasional skrining kesehatan digital ini melalui kolaborasi antar-kementerian dan lembaga. Agar upaya perlindungan kesehatan, sekaligus ketepatan dan keamanan data masyarakat dapat dicapai," tutupnya singkat.

(han)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini