Begini Aturan atau Hak Jaminan Kesehatan Mantan Presiden di Indonesia

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Jum'at 10 September 2021 17:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 10 481 2469462 begini-aturan-atau-hak-jaminan-kesehatan-mantan-presiden-di-indonesia-7Diul1E4Ug.jpg Sakit (Foto: Pexels)

SAAT ini banyak orang yang bertanya bagaimana aturan atau hak jaminan kesehatan mantan presiden di Indonesia?

Ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

 dirawat di rumah sakit

Lebih detailnya, aturan mengenai ini ada di BAB III Hak Keuangan/Administratif Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Pasal 7 Huruf C, yaitu 'Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya'.

Artinya, selain dana pensiunan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan pula seluruh biaya perawatan kesehatannya, termasuk keluarganya.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan juga diatur mengenai jaminan kesehatan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden. Bahkan, paparannya lebih jelas lagi.

Misalnya soal siapa saja keluarga yang dimaksud dalam Undang-Undang di atas. Adalah suami atau istri dari mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden. Layanan kesehatan dilakukan oleh dokter kepresidenan.

Dalam pelaksanaannya, dokter kepresidenan terdiri dari ketua, wakil ketua, dokter pribadi presiden, dan dokter pribadi wakil presiden. Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis medis Dokter Kepresidenan, dibentuk Panel Ahli.

Pada paparan tugas dokter pribadi presiden, pemimpin negara mendapat layanan pemeliharaan kesehatan melekat secara langsung kepada presiden di mana pun presiden berada selama 24 jam sehari. Ini berlaku juga pada dokter pribadi wakil presiden.

Layanan kesehatan ini meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk layanan pemeliharaan kesehatan yang lebih lengkap oleh Dokter Kepresidenan, dilakukan pada rumah sakit yang telah ditetapkan.

Rumah sakit yang dimaksud adalah rumah sakit rujukan tertinggi nasional dengan kemampuan pelayanan medik dengan sertifikat lengkap. Rumah sakit ini sendiri ditetapkan oleh Ketua Dokter Kepresidenan dengan persetujuan Presiden dan Wakil Presiden.

Hak yang sama dimiliki juga oleh mantan Presiden maupun Wakil Presiden, tertuang di dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2.

Sebelumnya banyak beredar isu, Mantan Presiden Megawati sakit. Namun ternyata sebuah RS swasta membantah isu tersebut.

(DRM)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini