Tenaga Kesehatan Berhak Tolak Permintaan Pasien jika Bertentangan dengan Standar Profesi

Dyah Ratna Meta Novia, Jurnalis · Senin 20 September 2021 21:46 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 20 481 2474310 tenaga-kesehatan-berhak-tolak-permintaan-pasien-jika-bertentangan-dengan-standar-profesi-d8qGURzLph.jpg Pasien (Foto: Pittsburgh post gazette)

GUNA mencegah perselisihan antara rumah sakit dan pasien, maka semua pihak harus memahami kewajiban dan hak masing-masing.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Kementerian Kesehatan Sundoyo menjelaskan, dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan setidaknya ada 20 kewajiban yang harus dilakukan pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan.

UU itu juga mengatur memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit, lalu memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif; memberikan pelayanan gawat darurat; melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan.

 pasien

“RS dan tenaga kesehatan wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. RS dan tenaga kesehatan yang tidak menjalankan kewajiban dan pelanggaran akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi administratif berupa teguran, denda, pencabutan izin usaha, hingga sanksi pidana,” ujar Sundoyo.

Sesuai UU Kesehatan tersebut, lanjut Sundoyo, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

“Namun sejatinya RS dan tenaga kesehatan boleh menolak keinginan pasien jika itu bertentangan dengan standar profesi dan etika, serta perundang-undangan,” ungkapnya.

Sejatinya, banyaknya peraturan yang mengikat RS dan tenaga kesehatan ditujukan untuk mendorong penerapan langkah dan tindakan medis yang sesuai prosedur.

Namun memang potensi perselisihan tetap ada. “Terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, terdapat gap yang lebar antara tindakan yang harus dilaksanakan tenaga kesehatan sesuai prosedur dengan pemahaman masyarakat akan prosedur tersebut,” kata Prof Budi Sampurna, anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.

Sementara itu CEO RS Premier Bintaro Dokter Martha M.L. Siahaan MARS, M.H. Kes menjelaskan, RS dan tenaga kesehatan memiliki peran besar dalam penanganan Covid-19.

“Tentunya perlindungan hukum bagi RS dan tenaga kesehatan merupakan hal esensial yang harus didapat agar RS dan para tenaga kesehatan bisa menjalankan tugas dengan baik,” kata Dokter Martha.

(DRM)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini