Banyak Negara Kaya 'Rebut' Jatah Vaksin Negara Miskin

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Senin 25 Oktober 2021 14:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 25 612 2491288 banyak-negara-kaya-rebut-jatah-vaksin-negara-miskin-z2LSYKYth1.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

PANDEMI Covid-19 yang membayangi umat manusia akan terjadi lebih lama dari yang seharusnya. Bahkan, mulai terjadi beberapa mutasi yang menyebabkan vaksin tidak lagi efektif seperti seharusnya.

Dr Bruce Aylward, pemimpin senior WHO, hal ini lantaran banyak negara-negara miskin tidak mendapatkan bantuan vaksinasi yang mereka butuhkan.

HuffPost melaporkan, negara-negara dengan konflik tinggi seperti Yaman, Suriah, Afghanistan, dan Myanmar tidak dapat menjalankan program vaksinasi mereka, sementara bencana alam juga menghentikan kemajuan di negara-negara seperti Haiti.

Penundaan pengiriman, kumpulan fasilitas manufaktur yang lebih kecil, dan negara-negara kaya yang menimbun vaksin (Jerman telah menghentikan penggunaan AstraZeneca di awal tahun), telah membuat negara-negara berkembang tidak memilikinya.

Menurut aliansi amal The People's Vaccine, kurang dari 5% populasi di Afrika yang menerima vaksin, dibandingkan dengan 40% dari sebagian besar negara lain. Di Inggris misalnya, hampir 66% dari seluruh populasi telah divaksinasi ganda, sedangkan di Amerika Serikat itu 55%.

Program Covax global seharusnya bisa memproduksi 2 miliar dosis. Namun, pada kenyataannya tidak semua tersampaikan dengan baik karena banyak negara yang menyelak. Pada akhirnya, hanya 371 juta dosis yang telah dikirimkan.

Gagasan di balik Covax adalah bahwa itu akan menciptakan kumpulan vaksin yang dapat diakses semua negara, bahkan negara kaya. Namun, selain mendapatkan akses ke skema Covax, negara-negara seperti Inggris dan Kanada juga memiliki perjanjian sendiri dengan penyedia vaksin, yang berarti program mereka ditingkatkan.

Penasihat kesehatan global Oxfam, Rohit Malpani, mengatakan negara-negara seperti itu secara teknis berhak mendapatkan vaksin melalui Covax karena mereka membayar ke dalam skema tersebut.

Meski demikian, dia menilai hal tersebut tidak dibenarkan secara moral karena mereka juga menimbun vaksin dari perjanjian pribadi mereka sendiri. "Mereka seharusnya tidak mendapatkan dosis vaksin dari Covax," katanya.

"Tidak ada yang lebih baik dari double-dipping dan itu berarti bahwa negara-negara miskin yang sudah berada di belakang antrian, akan berakhir menunggu lebih lama," lanjut Malpani.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini