Kemenkes Finalisasi SKB 4 Menteri Aturan PTM agar Tak Terjadi Klaster Baru

Leonardus Selwyn Kangsaputra, Jurnalis · Senin 22 November 2021 19:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 22 612 2505777 kemenkes-finalisasi-skb-4-menteri-aturan-ptm-agar-tak-terjadi-klaster-baru-uzX9KRYwZm.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

KASUS positif Covid-19 di Indonesia memang terus mengalami penurunan secara stabil. Oleh karena itu, pemerintah pun mulai membuka beberapa sektor yang tadinya ditutup, salah satunya di bidang pendidikan.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pun sudah diizinkan di sejumlah sekolah secara bertahap. Meski demikian, adanya laporan dari beberapa wilayah yang menyebutkan munculnya klaster baru Covid-19 di lingkungan sekolah akibat diberlakukannya PTM membuat pemerintah cukup waspada.

Dalam sesi jumpa pers mengenai update perkembangan PPKM yang disiarkan di channel YouTube Sekertariat Presiden, Senin (22/11/2021), Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah melakukan kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Kemenkes dan Kemendikbud telah memfinalisasi surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang mudah-mudahan pada minggu ini bisa ditandatangani," terang Menkes Budi dalam penjelasannya.

Dengan adanya surat keputusan tersebut, diharapkan program PTM dapat berjalan dengan lancar dan mencegah munculnya klaster baru yang melibatkan pelajar dan seluruh perangkat sekolah. Sehingga para orangtua dapat lebih tenang dan tidak khawatir jika sang anak melakukan PTM di masa pandemi Covid-19.

"Sehingga kita tetap bisa menjalankan pendidikan tatap muka tanpa mengesampingkan aspek kesehatan atau keamanannya. Jadi tetap bisa jalan dengan sehat, tapi juga berjalan dengan lancar," tuntasnya.

Sebelumnya, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri menyampaikan klarifikasi mengenai isu kluster Covid-19 di sekolah. Jumeri menjelaskan, terkait dengan isu kluster Covid-19 di sekolah setidaknya ada 4 kesalahpahaman mengenai isu kluster PTM Terbatas yang beredar di masyarakat.

Pertama, angka 2,8 % yang dipublikasikan sebelumnya bukanlah data kluster Covid-19 di satuan pendidikan. Melainkan itu adalah data sekolah-sekolah yang melaporkan warganya ada yang tertular Covid-19 melalui aplikasi Kemendikbudristek.

Dia menjelaskan, hal ini perlu dipahami bersama bahwa laporan data sekolah yang warganya terkena Covid-19 itu juga diminta sejak Juli 2020 hingga September 2021.

Selain itu, Jumeri menerangkan, belum tentu juga penularan Covid-19 yang terjadi di satuan pendidikan itu terjadi pada sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Sebab, dari 46.500 sekolah yang sudah melakukan pelaporan yang diminta Kemendikbudristek itu ada sekolah yang sudah melakukan PTM Terbatas dan ada yang belum menggelar PTM Terbatas. Menurutnya, angka 2,8 % sekolah yang warganya terkena Covid-19 itu juga bukanlah akumulasi dari satu bulan terakhir atau akumulasi dari masa pemberlakukan PTM terbatas setelah masa PPKM darurat.

Kemudian terkait data ada 15.429 siswa dan 7.307 guru yang positif Covid-19 yang berasal dari laporan 46.500 sekolah itu adalah data yang belum terverifikasi sehingga masih ditemukan banyak kesalahan.

Misalnya ada sekolah yang memasukkan data jumlah guru yang terkena Covid-19 itu melebihi jumlah guru yang ada di sekolah itu. "Sehingga itu perlu kami luruskan bahwa angka-angka guru pun perlu kami berikan klarifikasi," ujarnya.

Jumeri mengakui, untuk melakukan pendataan langsung ke lapangan ke semua sekolah itu sangat berat. Oleh karena itu, solusi kedepan adalah saat ini Kemendikbudristek dan Kementerian Kesehatan sedang melakukan ujicoba sistem pendataan baru dengan memakai aplikasi PeduliLindungi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini