Share

Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan Menurun, Menteri PPPA: Namun Kondisinya Masih Memprihatinkan

Siska Permata Sari, Jurnalis · Rabu 19 Januari 2022 17:33 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 19 612 2534690 prevalensi-kekerasan-terhadap-perempuan-menurun-menteri-pppa-namun-kondisinya-masih-memprihatinkan-TSWs9oa8Mt.jpg Kekerasan terhadap perempuan (Foto: Joslyn law firm)

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengungkap, prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cenderung menurun. Hal tersebut diketahui dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021.

Meski prevalensi kekerasan terhadap perempuan menurun, namun angkanya masih terbilang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari maraknya pemberitaan terkait kekerasan terhadap perempuan yang terjadi belakangan ini.

 Menteri PPPA

“Prevalensi kekerasan terhadap perempuan memang menurun, namun kita melihat ini cukup memprihatinkan karena angkanya masih tinggi. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Bintang Puspayoga dalam acara Media Talk secara virtual, Rabu (19/1/2022).

Sebagai informasi, hasil dari SPHPN Tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dibandingkan tahun 2016. Berdasarkan data tahun 2021 itu, sebesar 26,1 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan selama hidupnya.

Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong peningkatan perlindungan terhadap korban melalui mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

“Prevalensi menurun bukan berarti kasus kekerasan ini tidak memprihatinkan. Bicara prevalensi, ini masih cukup tinggi, sehingga yang masih menjadi perhatian kita bersama adalah kehadiran Rancangan Udang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menjadi sangat penting,” ujarnya.

Saat ini, RUU TPKS sendiri telah ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR di dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (18/01) kemarin. Ini, sambung dia, menjadi angin segar tersendiri untuk pengentasan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

 Baca juga: Kasus Bertambah, Seungri Dituduh Lakukan Kekerasan

“RUU TPKS sendiri diharapkan jadi pembaharuan hukum dan bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan seksual. Oleh karena itu perlu kita kawal, baik dalam penyusunan maupun perumusan substansi, sehingga cakupan dan tujuan dari undang-undang tersebut dapat dirumuskan secara menyeluruh,” jelasnya.

(DRM)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini