Share

Menteri Bintang Prihatin Marak Perkawinan Anak dan Hamil di Luar Nikah

Novie Fauziah, Okezone · Jum'at 18 Februari 2022 10:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 18 612 2549232 menteri-bintang-prihatin-marak-perkawinan-anak-dan-hamil-di-luar-nikah-9zLkbf0qw0.jpg Anak hamil di luar nikah (Foto: Fotolia)

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga merasa prihatin pada pemberitaan, terkait tiga kota terbanyak di Indonesia dengan jumlah pelajar hamil di luar nikah yaitu Tangerang Selatan, Yogyakarta, dan Madiun.

Bahkan salah satu di antaranya tercatat, jumlahnya mencapai ribuan pelajar hamil di luar nikah, juga termasuk pernikahan dini di dalamnya.

Menteri Bintang mengungkapkan, meningkatnya jumlah pelajar hamil di luar nikah disebabkan karena berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung. Selain itu, pemerintah tidak tinggal diam dengan fenomena perkawinan anak yang sampai saat ini masih terjadi.

 Menteri Bintang

“Kita perlu memperkuat komitmen pelaksanaan kebijakan, pencegahan perkawinan anak yang tentu membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Mulai dari peran Kementerian/Lembaga, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mitra pembangunan lainnya termasuk anak itu sendiri untuk mendorong pemenuhan hak anak dan perlindungan anak,” katanya dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, kata Menteri Bintang, Kemen PPPA juga akan melakukan optimalisasi pengintegrasian dalam Satuan Pendidikan Ramah Anak dan melibatkan Fasilitator Nasional serta akreditasi dan bantuan operasional. Pihaknya juga mendorong mendorong diterbitkannya Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), terkait anak yang hamil yang tidak diinginkan atau di luar perkawinan untuk tidak dinikahkan.

“Hal ini juga sejalan dengan proses permohonan dispensasi kawin yang tidak serta merta anak hamil, akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama untuk dapat menikah,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, KemenPPPA telah diberikan amanat untuk menjalankan lima arahan prioritas oleh Presiden Jokowi, salah satunya mencegah perkawinan anak. KemenPPPA juga telah menjalankan program-program prioritas, sejalan dengan arahan Presiden yang tercantum dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas, dan berdaya saing yang di antaranya memiliki target mengurangi perkawinan anak dari 10,44 persen di 2021 menjadi 8,74 persen pada 2024.

Komitmen ini juga diikuti dengan diterbitkannya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020 yang dicanangkan Pemerintah, pada Februari 2020 yang bertujuan untuk mengurangi perkawinan anak dari 10,44 persen tahun 2021 menjadi 6,9 persen, pada 2030 untuk perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 18 tahun.

 BACA JUGA:Takut Anak Hamil Duluan, Pernikahan Dini Marak di Blitar

“Telah banyak upaya dilakukan dalam menghentikan praktik perkawinan anak, salah satunya adalah lahirnya kebijakan perundang-undangan yang sangat progresif yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2019,” pungkasnya.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

(DRM)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini